jpnn.com, SINGKAWANG - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis marah besar gara-gara hanya sedikit anggota DPRD Kota Singkawang yang hadir di acara Musrenbang, Rabu (8/3).
Padahal, dia sudah tancap gas pagi-pagi dari Pontianak untuk menghadiri acara bertempat di ruang Balairung Kantor Walikota Singkawang itu.
BACA JUGA: Gubernur: Kata Para Ahli, Dunia Kiamat pada 2050
Sekitar pukul 09.00, acara resmi dibuka Wali Kota Awang Ishak. Sembari menunggu kedatangan Cornelis, Awang menyampaikan sambutan dan arahannya.
Pas Awang selesai sambutan, Cornelis memasuki ruangan yang sudah dipenuhi peserta mulai dari jajaran SKPD Singkawang, Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Kalbar, instansi vertikal, dan undangan dari kalangan masyarakat.
BACA JUGA: Gubernur Marah, Puluhan Pegawai Dibiarkan di Luar Pagar
Begitu giliran gubernur tampil di podium, yang pertama terlontar adalah kekesalannya lantaran melihat kursi di bagian tengah rata-rata tak ada yang menduduki.
“Ini undangan mana, kok kosong?” tanya Cornelis. Hadirin kontan menjawab bahwa kursi undangan yang kosong itu disediakan untuk anggota DPRD Kota Singkawang yang terhormat.
BACA JUGA: Gubernur: Ndak Makan Cabai, Tidak Mati
Biasanya, yang paling ngotot berebut dan menduduki ‘kursi’ adalah anggota Dewan, kali ini hanya 5 kursi terisi termasuk yang diduduki Ketua DPRD Kota Singkawang.
Begitu tahu yang kosong adalah kursi untuk anggota DPRD, Cornelis pun naik pitam.
"Seharusnya mereka datang! Jangan sampai setelah Musrenbang lalu penyusunan RKA di tengah jalan, tiba-tiba ribut! Kan seharusnya mereka datang dan mengawal Musrenbang ini,” sergahnya.
Ditegaskannya, yang tidak hadir merupakan sikap yang tidak santun dan tak disiplin.
“Kita mau mengevaluasi, ini bermanfaat atau tidak. Ini lebih dari separuh anggota Dewan tidak hadir, memalukan! Nanti saya telpon ketua umum di pusat sana, saya kenal (semua),” tegasnya.
Cornelis sempat pula bertanya kepada Ketua DPRD Kota Singkawang, Sujianto, yang juga legislator PDI Perjuangan. Apakah dari PDIP hadir semua atau tidak?
“Kalau ada yang dari PDIP di Singkawang Dewannya tidak hadir tiga kali, akan saya PAW,” ancam pria yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Kalbar itu.
Kekesalan Cornelis memang sangat beralasan. Sering terjadi di Kalbar ribut-ribut soal pembahasan anggaran, lantaran ketika disusun dalam KUA PPAS, tiba-tiba dicoret lalu diributkan kembali oleh oknum Dewan.
“Jadi bukan datang, duduk, diam, dan dengar. Melalui Musrenbang ini dicarikan solusinya. Ini bukan karena saya tapi karena Undang-undang,” tukasnya.
Imbuh dia, “Sebenarnya saya tidak hadir di sini, tapi karena presiden membatalkan pertemuan bersama gubernur, makanya saya dapat hadir di sini. Saya mohon Pak Wali dan Bappeda disusun benar-benar prioritasnya dan tepat waktu”.
Menanggapi meradangnya gubernur, Ketua DPRD Sujianto menjawab, sebagian besar para wakil rakyat melakukan rangkaian tugas ke luar kota.
“Melakukan konsultasi sesuai komisi mereka masing-masing. Saya juga tidak tahu apakah undangan acara tersebut disampaikan sebelum mereka berangkat atau sesudahnya," ujarnya kepada Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group).
Walaupun sebagian besar para wakil rakyat tidak hadir saat Musrenbang, lima anggota DPRD Kota Singkawang termasuk dirinya hadir.
"Jadwal di Dewan inikan juga sudah terprogram, jadi saya juga tidak tahu sebelumnya. Makanya nanti saya juga akan tanyakan ke anggota lain apakah undangan itu didapat sebelum berangkat atau sesudah,” terang dia.
Sambung Sujianto, “Terutama di fraksi PDIP, sebab Pak Gubernur tadi bertanya kenapa cuma saya sendiri yang hadir, empat orang yang lainnya kemana".
Ia sendiri memahami dengan baik bahwa Musrenbang sangat penting. Sebab, untuk menyusun APBD 2018 harus ada singkronisasi daerah, provinsi dan pusat.
“Kita juga bersyukur dan berterimakasih tadi Pak Gubernur sudah bisa hadir dalam kegiatan ini," pungkas Sujianto.
Salah seorang Dewan Singkawang yang tidak hadir adalah Eka Candra. Wakil Ketua Komisi II itu sudah di Jakarta sejak tanggal 3 Maret.
“Kami tidak tahu adanya Musrenbang Kota Singkawang, karena undangan untuk kami sampai pada Selasa (7/3). Sedangkan kami berada di luar Singkawang sebelum itu. Jadi bukan salah kami, apalagi agenda konsultasi ke Jakarta ini sudah diagendakan sebelumnya, jauh sebelum undangan Musrenbang,” ujar Eka dihubungi selulernya, Rabu malam (8/3).
Dia menjelaskan, bahwa konsultasi pihaknya ke Jakarta lantaran berkoordinasi terkait guru mata pelajaran agama yang belum mendapatkan tunjangan.
Sehingga harus bertemu dengan pejabat Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
“Harusnya undangan terhadap pihak DPRD Kota Singkawang jauh-jauh hari, lantaran agenda DPRD Kota Singkawang sudah terjadwal sebelumnnya,” pinta Eka.
Di tempat yang sama, Wali Kota Awang Ishak mengatakan, dalam Musrenbang tingkat Kota Singkawang kali ini merupakan keikutsertaannya yang terakhir.
“Saya pamit. Dan memang pada 2016 banyak dana yang kena potong, dan pada 2017, DAU turun. Jadi kalau ada pembangunan yang gagal, jangan salahkan Pak Awang,” ujarnya.
Ia mengatakan anggaran pembangunan sekitar Rp200 miliar.”Untuk bangun PDAM saja dana segitu tak cukup,” jelas Awang.
Wali Kota dua periode yang menjabat selang-seling ini pun sempat menyoroti masalah infrastruktur.
Terutama terkait status jalan, seperti jalan di Buduk-Sebakuan yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang.
“Ini sebenarnya jalan kota Singkawang dan termasuk jalan potensi, namun ketika dilintasi truk-truk pengangkut sawit, maka jalan itu menjadi rusak. Jadi seharusnya ini masuk kewenangan provinsi, karena sudah lintas antar kabupaten kota,” tandasnya. (suh/moh)
Redaktur & Reporter : Soetomo