jpnn.com, SIDOARJO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) menonaktifkan sementara oknum pegawai Kantor Imigrasi Jember berinisial B yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.
"Mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji, kami mengucapkan permohonan maaf atas tindakan oknum pegawai Kantor Imigrasi Jember," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Hendro Tri Prasetyo dalam keterangan pers di Sidoarjo, Kamis (30/6).
BACA JUGA: Jahari Sitepu: Apabila Ketahuan Sama Saya, Maka Bersiaplah untuk Dicopot
Dia menyatakan pihaknya tidak pernah membenarkan segala bentuk penyimpangan.
Hendro menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Kanim Jember merupakan tindakan dari oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA: Kemenkumham Soroti Peran Perempuan Memulihkan Ekonomi Dunia
"Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut," ujar Hendro.
Hendro mengatakan pihaknya tidak menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh semua pegawai baik honorer, PNS bahkan pejabat.
BACA JUGA: OMG Jatim Gelar Donor Darah dan Dukung Ganjar Maju di Pilpres 2024
Jika terbukti bersalah, kata dia, maka pihaknya siap memberikan sanksi terutama terhadap yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
"Sikap kami jelas tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahguna narkotika," katanya.
Sebagai pembina, Hendro memastikan saat ini pihaknya sedang mendalami kasus tersebut. Beberapa pejabat dan pegawai Kanim Jember saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh Divisi Keimigrasian dan Divisi Administrasi.
"Kadiv Administrasi telah mengeluarkan surat pemberhentian sementara untuk oknum yang telah menjadi tersangka dan menunjuk penggantinya," tutur Hendro.
Menurut dia, langkah ini diambil untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Kanwil Kemenkumham Jatim menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang dan siap bersinergi apabila penyidik membutuhkan.
Tidak sampai di situ saja, Hendro menyatakan pihaknya siap mengusulkan sanksi berupa pemecatan apabila oknum tersebut telah dinyatakan bersalah oleh hakim.
"Kami tetap menganut asas praduga tak bersalah, sehingga usulan pemecatan baru akan diusulkan bila sudah ada ketetapan hakim,” kata Hendro.
Ke depan, Kanwil Kemenkumham Jatim akan lebih menggencarkan deteksi dini dan memperketat pengawasan pegawai agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. "Kepegawaian sedang melalukan review untuk meningkatkan fungsi pengawasan internal yang diterapkan," imbuhnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi