jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Front Pembela Islam atau FPI, Munarman menolak rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Setidaknya beberapa alasan dikemukakan menolak rencana pemerintah tersebut.
Munarman beralasan, tidak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota. "Pemindahan ibu kota negara ini bukan sekadar bisnis konstruksi dan bayar hutang ke bohirnya," kata Munarman saat dihubungi, Rabu (4/8).
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan, Wuling Akan Benahi Jaringan Dealer
Selain itu, kata Munarman, wacana pemindahan ibu kota harus memerhatikan legal konstitusional. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1964 disebutkan bahwa Jakarta ialah tempat dicetuskannya proklamasi, pusat aktivitas revolusi, dan sebagai pangkalan penyebaran ideologi Pancasila.
"Ini berarti secara politik, bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara sudah sangat sesuai dengan Pancasila," ucap dia.
BACA JUGA: Pemerintah Bakal Pindahkan Ibu Kota, Markas FPI Juga Ikut Pindah ke Kaltim?
BACA JUGA: Pemerintah Bakal Pindahkan Ibu Kota, Markas FPI Juga Ikut Pindah ke Kaltim?
Dari situ, Munarman merasa heran dengan pihak yang berwacana memindahkan ibu kota. Mengacu aturan UU Nomor 10 Tahun 1964, pemindahan ibu kota jelas bertentangan dengan posisi Jakarta sebagai tempat penyebaran Pancasila.
BACA JUGA: Ibu Kota Pindah, Bekas Gedung DPR Diusulkan Jadi Mall Reformasi
"Artinya bila ada yang berwacana memindahkan ibu kota negara jelas bertentangan dengan posisi Jakarta sebagai tempat penyebaran Pancasila. Katanya suruh orang deklarasi Pancasila. Kok, malah diri sendiri yang sering bertindak bertentangan dengan Pancasila," ungkap dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Syaratnya Kalau Jokowi Mau Pemindahan Ibu Kota Jadi Legasi Abadi
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan