jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menegaskan rencana pembelian 12 jet tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar senilai total Rp 11,8 triliun harus dibatalkan.
Menurutnya, penegasan yang disampaikannya tersebut sangatlah beralasan, karena jet tempur bekas Mirage 2000-5 telah berusia tua sehingga tidak optimal menjaga wilayah udara Indonesia.
BACA JUGA: Wahai Prabowo, Kenapa Beli Jet Tempur Bekas yang Uzur, Padahal Anggaran Cukup Belanja Baru
Apalagi dipastikan mahalnya biaya pemeliharaan dan perawatan yang membuat rencana ini menjadi tidak opsional ditindaklanjuti.
Syarief Hasan pun mengungkapkan hal ini juga yang menjadi alasan mengapa rencana hibah jet tempur bekas ini ditolak di era Presiden SBY.
BACA JUGA: Syarief Hasan Minta Kemenhan Tolak Pembelian Jet Tempur Bekas Rp 12 Triliun dari Qatar
Kemudian menjadi polemik, karena Pemerintah Jokowi malah membelinya dengan harga yang fantastis.
“Dalam banyak kesempatan, saya telah berulang kali menegaskan perlunya evaluasi kritis atas rencana pembelian Mirage 2000-5. Kebijakan ini hanya akan menjadi beban keuangan negara di masa depan," tegas Syarief Hasan.
Politikus senior Partai Demokrat itu mengingatkan biaya pemeliharaan dan perawatan adalah komponen biaya yang juga mesti dipertimbangkan, selain memang teknologi pesawat ini telah ketinggalan zaman.
"Karakteristik ruang udara Indonesia yang sangat luas menuntut pesawat yang baru dan bertahan lama. Saya kira membeli pesawat baru tetap opsi kebijakan yang lebih baik dibandingkan membeli pesawat bekas,” tandasnya.
Syarief Hasan mengatakan rencana anggaran yang akan digunakan untuk membeli Mirage 2000-5 sebaiknya dialihkan untuk pembelian pesawat baru atau dialihkan untuk perawatan alutsista pesawat tempur yang telah ada.
Apalagi Mirage 2000-5 ini dikirimkan 24 bulan setelah kontrak yang disepakati pada 31 Januari 2023.
Ini hanya selisih 1 tahun dengan kedatangan jet tempur Rafale yang diperkirakan sampai Indonesia pada 2026.
Dia menyampaikan dunia memang tengah dilanda situasi geopolitik yang tidak berkepastian, namun pilihannya bukan dengan membeli pesawat bekas.
"Apalah artinya punya alutsista bekas, namun kemampuannya lemah," ujarnya.
Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menganggap meskipun dunia sedang menegang, namun potensi terjadinya invasi atau perang dalam skala global sangat kecil kemungkinannya.
Karena itu, dia menilai tidak ada urgensi pengadaan alutsista bekas dengan menggelontorkan sejumlah besar uang negara.
Menurutnya, semestinya pemerintah mempertimbangkan faktor keberlanjutan, alutsista yang berusia lama dan tua dapat dipastikan pemeliharaan dan perawatan yang sangat tinggi dan tidak efektif.
“Kapasitas fiskal yang terbatas, harus digunakan seefisien mungkin," kata Syarief Hasan lagi.
Selain opsi pembelian alutsista baru, lanjut dia, yang juga penting adalah peningkatan kapasitas alutsista yang ada.
"Kita harus menjamin angkatan perang kita siap sedia menghadapi ancaman perang. Tentunya kualitas alutsista perlu diperkuat, selain perlunya mendorong kapasitas SDM, teknologi, dan finansial industri pertahanan," paparnya.
"Dengan begitu, ketahanan nasional semakin kuat dan maju, baik di tataran regional maupun global,” imbuh Anggota Komisi Pertahanan DPR itu. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi