jpnn.com, JAKARTA - Salah satu program prioritas Pertamina di bawah kendali Nicke Widyawati adalah membangun kilang. Bertambahnya kapasitas kilang pengolahan minyak di dalam negeri tidak hanya mengurangi ketergantungan Indonesia pada BBM impor, tapi sekaligus mengurangi beban impor yang menekan rupiah.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, saat ini Pertamina memang berusaha mengebut empat proyek pengembangan kilang eksisting melalui Refinery Development Master Plan (RDMP) dan dua pembangunan kilang baru (grass roots refinery/GRR). "Jika itu jadi semua, bakal menghemat impor BBM," ujarnya seperti diberitakan Jawa Pos.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Penjualan Solar Ilegal di Perairan Papua
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2017 lalu, total impor BBM Indonesia mencapai USD 14,5 miliar. Jika dihitung dengan rata-rata kurs tahun 2017 lalu yang di kisaran Rp 13.400 per USD, nilai impor itu setara dengan Rp 194 triliun.
Itulah potensi penghematan yang bisa didapat jika kebutuhan BBM dalam negeri bisa dipenuhi oleh kilang Pertamina.
BACA JUGA: Pertamina Segera Alih Kelola WK Southeast Sumatra
Adiatma menyebut, saat ini, proyek RDMP dilakukan Pertamina di Cilacap, Balongan, Balikpapan, dan Dumai. Sedangkan dua proyek GRR dikerjakan di Tuban dan Bontang. "Tentu, penyelesaiannya bertahap ya," katanya.
Salah satu yang kini menjadi perhatian petinggi Pertamina adalah proyek kilang di Tuban, Jatim. Pasalnya, Pertamina sudah berhasil menjalin kerjasama dengan raksasa perusahaan migas asal Rusia, Rosneft. Sayangnya, hingga saat ini, proyek itu masih terkendala pembebasan lahan.
BACA JUGA: Pertamina Gandeng Telkom Terapkan Teknologi Digital di SPBU
Adiatma mengakui, sebagian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kilang di Tuban memang belum bisa dibebaskan. Salah satunya, karena masih ada sekitar 100 orang yang belum bisa direlokasi. "Jadi masih terkendala di situ,” jelasnya.
Pengamat energi Komaidi Notonegoro menambahkan, program prioritas yang dicanangkan Nicke sebagai dirut Pertamina sebenarnya bukan program baru. Dia mencontohkan, program pembangunan kilang sudah ada sejak jaman Dwi Soetjipto menjabat sebagai dirut Pertamina.
Dari dulu, pembebasan lahan selalu menjadi kendala utama dalam proyek pembangunan kilang ini. Karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi Nicke. “Kalau program kilang ini tinggal melanjutkan dari jaman pak Dwi (Dwi Soetjipto) dan memang kendalanya lahan, ini yang jadi PR besar bagi bu Nicke,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Komaidi, program prioritas lainnya adalah mengimplementasikan kebijakan biodiesel (B20). Seperti pembangunan kilang, program ini juga bukan barang baru. Program ini sudah ada sejak jaman pemerintahan Presiden SBY.
Untuk itu, Komaidi menuturkan bahwa pemerintah yang seharusnya menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program ini. Sementara Pertamina hanya menjadi pihak pelaksana, bukan penyedia anggaran.
“Kritiknya adalah, program ini sebenarnya bagus, tapi mekanisme penganggarannya bisa dibilang tidak tertib. Intinya dananya harus dari APBN, bukan dari kas BUMN. Selama ini kan dari Pertamina, akhirnya Pertamina yang harus terus nombok,” imbuhnya. (ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Tambah Lagi Pasokan LPG 3 Kg di Gowa
Redaktur : Tim Redaksi