Tekan Spekulan, Posisi Bulog Harus Diperkuat

Minggu, 22 Juli 2012 – 19:49 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengatakan Badan Urusan Logistik (Bulog) harus dikembalikan fungsinya sebagai sebuah lembaga ketahanan pangan di Indonesia. Menurutnya, harus ada keputusan politik antara Pemerintah dan DPR untuk memperkuat posisi Bulog agar tidak hanya mengurusi tata niaga beras saja tapi ketahanan pangan secara keseluruhan.

"Saatnya ada keputusan politik antara Pemerintah dan DPR untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai institusi negara yang ditugasi penuh dalam upaya penanganan ketahanan pangan, khususnya persediaan sembako berikut stabilisasi harganya," kata Herman dalam rilis yang dikirim ke JPNN, Minggu (22/7).

Herman yang juga ketua DPP Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa fungsi Bulog saat Indonesia masih bergantung dengan  International Monetary Fund (IMF) memang dibatasi. Kata dia, Bulog hanya ditugasi sebatas mengamankan persediaan beras.

"Namun setelah kita lepas dari IMF, demi kemaslahatan dan kepentingan rakyat, tentunya fungsi Bulog harus dikembalikan pada tujuan awal Bulog didirikan," katanya.

Menurutnya, dengan adanya keputusan politik dari Pemerintah dan DPR maka Bulog akan dipercaya untuk menjadi ketahanan pangan. Dengan begitu, stock pangan yang cukup dan dikuasai oleh negara sudah pasti akan mengerem permainan para spekulan, dan harapan rakyat akan ketersediaan pangan dengan harga yang stabil bisa diwujudkan. "Semua ini sangat terkait dengan isi RUU Pangan yang dalam waktu dekat akan diselesaikan DPR dan Pemerintah," ucapnya.

Herman menjelaskan dengan mengembalikan fungsi Bulog, kenaikan harga jelang hari raya seperti idul fitri dan idul adha bisa dikontrol. Sebab kata dia, permainan spekulan dalam memainkan harga sembako bisa ditekan.

"Fenomena kenaikan harga-harga selalu terjadi pada setiap menjelang hari-hari besar keagamaan dan atau pada hari biasa jika supply lebih rendah daripada demand. Ini adalah lampu kuning bahwa pemerintah harus turun tangan menangani stabilisasi harga-harga, karena indonesia bukan negara liberalis kapitalis, tetapi ekonomi indonesia di dasarkan pada ekonomi pancasila, dimana negara memiliki kewajiban untuk menjamin stabilisasi harga-harga, utamanya harga sembako," ucapnya. (awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Traget Produksi Massal Mobil Listrik 2014

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler