jpnn.com - SERANG – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan. Perusahaan di Kabupaten Serang, Banten, yang terlambat membayar THR akan didenda sebesar 5 persen dari THR yang harus dibayarkan. Pengenaan denda itu tak menghilangkan kewajiban pembayaran THR.
Pembayaran THR sendiri paling lambat harus dilakukan sepekan sebelum Lebaran (H-7), yakni Rabu (29/6) jika Lebaran jatuh Rabu (6/7).
BACA JUGA: Oalah! Diberi Bantuan Kapal Malah Dianggurin sampai Rusak
Sekadar diketahui, jumlah perusahaan di Kabupaten Serang yang memiliki kewajiban membayar THR sekitar 600 perusahaan.
“Edarannya sudah disampaikan ke perusahaan dari awal Ramadan ke seluruh di Kabupaten Serang. Kami minta semakin cepat pembayaran THR semakin baik,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang Abdullah, seperti diberitakan Tangerang Ekspres (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Kepri Stagnan, Gubernur Temui Menko Darmin
Menurut Abdullah, surat edaran itu mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam peraturan itu disebutkan, tenaga kerja yang berhak mendapatkan THR adalah yang sudah bekerja mulai dari 1 bulan secara terus-menerus, tapi belum 1 tahun.
BACA JUGA: Inilah 10 Destinasi Top di Kudus yang Direkomendasi Kemenpar
“Tapi besarannya secara profesional, ada hitungannya, masa kerja dikali 1 bulan upah dibagi 12 bulan. Kalau untuk yang sudah bekerja 1 tahun lebih, besar THR satu kali gaji,” katanya.
Abdullah mengatakan, bagi perusahaan yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau sebagian/seluruh alat produksi, sampai pembekuan usaha.
Ditanya apakah sudah ada perusahaan yang memohon penundaan pembayaran THR, Abdullah mengatakan, “Belum ada yang mengajukan permohonan”.
Dikatakan Abdullah, jika ada perusahaan yang belum atau tidak membayar THR, karyawannya disarankan melaporkan ke Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran. “Posko pengaduan THR adanya di bidang HU (hubungan industrial),” katanya. (tnt/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Hasil Ratas Presiden Bersama Gubernur dan Bupati soal Natuna
Redaktur : Tim Redaksi