JAKARTA-- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyarankan PT Telkomsel untuk berani melawan pemalakan yang dilakukan oleh tim kurator pailit. Tim Kurator Pailit Telkomsel meminta biaya sebesar Rp 146,808 miliar yang juga telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
"Itu memang ada pemalakan dan ini harus dilawan," ujar Dahlan di Gedung Wisma Antara, Jakarta, Selasa (19/2).
Selanjutnya, untuk menyelesaian kasus tersebut, Dahlan menyerahkan sepenuhnya pada pihak Direksi. Namun Dahlan sarankan biaya yang diminta tim kurator tersebut, tidak harus dibayar Telkomsel dan harus dilawan.
"Kita serahkan ke direksi untuk melawan," terangnya.
Seperti diketahui, Telkomsel telah berencana mengadukan ancaman gugatan kurator yang meminta ongkos kepailitan ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, Telkomsel menyatakan menolak membayar tagihan atas jasa kurator sebesar Rp 146,808 miliar yang jatuh tempo pada Jumat (15/2) lalu. Telkomsel beralasan, perusahaan ini tidak pailit lantaran MA telah membatalkan putusan pengadilan Niaga Jakarta yang menyatakan perusahaan pelat merah ini bangkrut.
Aturan pembayaran fee telah tercantum dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 9 Tahun 1998 yang diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum HAM) Nomor 1 Tahun 2003. Dalam peraturan tersebut diatur, fee kurator dihitung per jam kerja dan menjadi beban pemohon jika tidak terjadi pailit.
Sementara itu, pihak kurator tetap berkeras Telkomsel harus membayar fee mereka. Jika tidak, mereka mengancam akan mengajukan gugatan yang meminta majelis hakim melakukan penyitaan terhadap seluruh aset yang dimiliki Telkomsel. (chi/jpnn)
"Itu memang ada pemalakan dan ini harus dilawan," ujar Dahlan di Gedung Wisma Antara, Jakarta, Selasa (19/2).
Selanjutnya, untuk menyelesaian kasus tersebut, Dahlan menyerahkan sepenuhnya pada pihak Direksi. Namun Dahlan sarankan biaya yang diminta tim kurator tersebut, tidak harus dibayar Telkomsel dan harus dilawan.
"Kita serahkan ke direksi untuk melawan," terangnya.
Seperti diketahui, Telkomsel telah berencana mengadukan ancaman gugatan kurator yang meminta ongkos kepailitan ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, Telkomsel menyatakan menolak membayar tagihan atas jasa kurator sebesar Rp 146,808 miliar yang jatuh tempo pada Jumat (15/2) lalu. Telkomsel beralasan, perusahaan ini tidak pailit lantaran MA telah membatalkan putusan pengadilan Niaga Jakarta yang menyatakan perusahaan pelat merah ini bangkrut.
Aturan pembayaran fee telah tercantum dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 9 Tahun 1998 yang diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum HAM) Nomor 1 Tahun 2003. Dalam peraturan tersebut diatur, fee kurator dihitung per jam kerja dan menjadi beban pemohon jika tidak terjadi pailit.
Sementara itu, pihak kurator tetap berkeras Telkomsel harus membayar fee mereka. Jika tidak, mereka mengancam akan mengajukan gugatan yang meminta majelis hakim melakukan penyitaan terhadap seluruh aset yang dimiliki Telkomsel. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Telkomsel Sediakan Paket Khusus Umroh
Redaktur : Tim Redaksi