JAKARTA - Kalangan anggota DPR dari Fraksi Golkar dan Fraksi PPP mendesak DPR mencegah rencana penjualan saham Bank Danamon ke Bank DBS (Development Bank of Singapure Limited) karena berpotensi menimbulkan monopoli. Kedua bank itu mayoritas sahamnya dimiliki oleh Temasek Holdings.
"Jika penjualannya sudah dilakukan pun, hal itu harus dibatalkan," kata anggota anggota Fraksi Golkar DPR, Lili Asdjudiredja, menanggapi rencana Temasek Holding melepas saham Bank Danamon ke DBS, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (4/4).
Menurut anggota Komisi VI DPR itu, seharusnya penjualan saham itu ditawarkan dulu ke internal pemegang saham Danamon, utamanya di luar pemegang saham mayoritas. Baru kemudian ditawarkan ke pihak lain seperti DBS, meskipun sama-sama milik Temasek.
“Jika pola yang dilakukan Temasek Holding saat ini, sama artinya memperkuat saham asing di Bank Danamon, dan itu berpotensi melanggar aturan Bank Indonesia tentang single presence policy atau SPP. Juga berpotensi menyebabkan monopoli,” ujarnya.
Mantan Ketua Pansus Bank Bali DPR 1999 ini menegaskan, aksi korporasi yang dilakukan oleh Temasek bukanlah aksi bisnis tapi menyangkut dimensi lain yakni monopoli dan penguasaan saham asing yang makin besar.
“Saya melihat, Temasek juga memanfaatkan situasi transisi pengaturan otoritas jasa keuangan di Tanah Air yang akan beralih ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Makanya OJK harus segera terbentuk biar jelas aturan mainnya,” kata Lili.
Sementara anggota Fraksi PPP Zaini Rachman mengatakan aksi korporasi yang akan dilakukan Temasek terkait Bank Danamon, bila dilihat dari sisi aturan, mungkin kecil pelanggarannya, tapi banyak aspek yang mesti diperhatikan, antara lain soal potensi monopoli dan juga bagaimana menjaga asset-asset nasional di sektor perbankan.
Zaini menyatakan, secara garis besar, jangan sampai Indonesia hanya jadi pasar dan obyek perusahan-perusahaan asing. Karena itu jika negara tidak melakukan intervensi atas proses ekonomi dan perbankan yang diserahkan pada mekanisme pasar, akan menimbulkan persoalan serius di kemudian hari.
“Dalam hubungan perbankan, utamanya kasus Bank Danamon, saya menegaskan, bank-bank yang tumbuh dalam lokalitas ke-Indonesia dan bukan cabang dari bank asing, harus kita perjuangankan sebagai bagian dari asset nasional,” ujar anggota Komisi XI itu.
Apabila liberalisme dalam perbankan dibiarkan, maka sama saja memberi ruang pada asing untuk memonopoli sektor perbankan di tanah air. Ini yang harus dicegah. Karena itu Peraturan Pemerintah yang masih membolehkan asing memiliki saham lebih 90 persen, lanjutnya, harus direvisi.
“Saya sudah melakukan terobosan di UU Holtikultura. Dalam UU ini pihak asing yang memiliki saham di bidang pangan, dibatasi hanya 30 persen saja. Itu bisa, mengapa dalam perbankan tidak bisa diubah?” tanya Zaini. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Investasi Pulp and Paper Meroket
Redaktur : Tim Redaksi