JAKARTA - Melonjaknya harga kedelai yang berakibat pada kelangkaan dan tingginya harga tempe dan tahu terus menjadi isu politik di parlemen. Wakil Ketua Komisi Pertanian dari Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan, persoalan tersebut masuk kategori darurat.
"Sudah emergency. Karena itu, responsnya harus juga cepat," kata Herman kepada wartawan di Jakarta, (25/7). Dia melanjutkan, dua pihak yang sudah diperintah oleh SBY untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu menteri perdagangan (Mendag) dan menteri pertanian (Mentan), harus sesegera mungkin memastikan akar persoalan yang ada.
Sebab, dengan mengetahui akar masalahnya, solusi untuk mengatasi persoalan itu tentu juga bisa segera diambil. "Jika menyangkut stok, tentunya perlu ada penambahan stok yang aman untuk jangka waktu tertentu. Tapi, jika ini permainan spekulan, harus ditindak tegas," tandasnya.
Dia lantas mengungkapkan hasil penelusuran dirinya di Pasar Kanoman, Cirebon, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Menurut dia, kenaikan harga tahu dan tempe lebih disebabkan tersendatnya pasokan kedelai sebagai bahan baku utama.
Menurut Herman, dua komoditas yang dikonsumsi masyarakat luas itu sebenarnya tersedia di pasar. Hanya, harganya memang naik sekitar 20 persen dari harga normal sebelum Ramadan. "Bahkan, selain tempe mahal, ukurannya menjadi lebih kecil," katanya.
Kebutuhan kedelai dalam negeri saat ini diperkirakan sekitar 2,25 juta ton. Sedangkan produksi dalam negeri baru mampu memasok sekitar 779 ribu ton. Itu berarti masih kekurangan sekitar 1,4 juta ton. Jumlah tersebut selama ini dipenuhi dengan mengimpor dari Amerika Serikat (AS). Padahal, saat ini Negeri Paman Sam sedang memasuki musin kering yang mengakibatkan penurunan kapasitas produksi.
Atas hal tersebut, Herman mengajak semua pihak untuk bisa lebih mandiri terkait pemenuhan hajat hidup orang banyak. Caranya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian harus berhasil mencapai swasembada. "Untuk mencapainya harus mempunyai renstra (rencana strategis, Red) yang tepat dan realistis. Sebab, negara kita juga cocok untuk tanaman kedelai," katanya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono merupakan kader PKS. Terkait upaya swasembada kedelai, kader PKS di parlemen tak menginginkan beban itu hanya diserahkan kepada kementerian yang dipimpin Suswono.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Nabil Al Musawa justru menuding Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang tidak serius mengejar target swasembada kedelai. "Selama Menko Perekonomian tidak serius, beginilah jadinya," kata Nabil.
Ketidakseriusan itu, menurut dia, bisa dilihat dari minimnya dukungan pihak terkait kepada Mentan selama ini. Termasuk terkait anggaran yang juga belum pernah ditambah hingga sekarang. Begitu juga, ketiadaan lahan yang cukup untuk menanam kedelai. "Butuh peran koordinasi Menko Perekonomian. Tapi, faktanya dia kurang memperhatikan aspek pertanian," ujarnya. (dyn/c4/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Didorong Jerat Denny Indrayana
Redaktur : Tim Redaksi