jpnn.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap transaksi janggal bendahara umum partai harus diperiksa lebih lanjut.
Dia mengatakan demikian saat menjawab pertanyaan awak media di Graha Oikumene, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
BACA JUGA: Minta KPK & Bawaslu Bergerak soal Temuan PPATK, Mahfud Pakai Kata Tangkap
"Harus diperiksa, harus diperiksa, karena apa, karena PPATK itu dibentuk dahulu oleh undang-undang, memang untuk menyelidiki hal-hal yang seperti itu," kata Mahfud menjawab awak media, Selasa.
Menurut eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, pemeriksaan lanjutan temuan PPATK bisa dilakukan kejaksaan apabila laporan transaksi mencurigakan ke bendum masuk melalui Korps Adhyaksa.
BACA JUGA: Minta PPATK Waspadai Kejahatan Keuangan di Tahun Politik, Sahroni: Duit Pemilu Harus Halal
Namun, kata dia, pemeriksaan lanjutan bisa dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila laporan transaksi mencurigakan masuk ke lembaga antirasuah.
"Diperiksa oleh kejaksaan kalau itu dilaporkan ke kejaksaan, oleh KPK kalau dilaporkan ke KPK, oleh kepolisian kalau dilaporkan ke kepolisian, itu kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut. Itu saja," kata Mahfud.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut pihaknya menemukan transaksi keuangan mencurigakan pada pemilu 2024.
Menurut Ivan, temuan kejanggalan itu mengarah pada peserta pemilu 2024 dengan transaksi mencurigakan naik drastis lebih dari 100 persen.
"Sudah (ada temuan PPATK). Bukan indikasi kasus, ya. Kami menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kami dapatkan namanya,” kata Ivan usai menghadiri acara 'Diseminasi PPATK', Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12).
Ivan memang tidak memerinci nama-nama yang melakukan transaksi mencurigakan seraya mengungkap angka arus kejanggalan mencapai triliunan.
"Kami bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kami bicara ribuan nama, kami bicara semua parpol," kata dia.
Di sisi lain, anggota KPU RI Idham Holik mengakui pihaknya telah menerima temuan PPATK soal transaksi mencurigakan pada pemilu 2024.
Dia bahkan menyebutkan pihaknya telah mempelajari data-data yang dikirimkan PPATK pada 12 Desember 2023.
PPATK, kata Idham, mengungkapkan adanya arus rekening bendahara parpol pada April-Oktober 2024 senilai ratusan miliar.
"Dalam surat PPATK ke KPU tersebut, PPATK menjelaskan ada rekening bendahara parpol pada periode April-Oktober 2023 terjadi transaksi uang, baik masuk ataupun keluar dalam jumlah ratusan miliar rupiah," ujar Idham kepada wartawan, Sabtu (16/12). (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan