Temui Demonstran, Wali Kota Eri Lempar Sebagian ke Gubernur Khofifah

Senin, 21 Juni 2021 – 19:41 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi saat menemui para massa aksi yang memprotes penyekatan di Jembatan Suramadu di Balai Kota, Senin (21/6). Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui massa aksi di depan Balai Kota Surabaya, Senin (21/6). Tuntutan pedemo dari Koalisi Masyarakat Madura Bersatu itu diterima. 

Namun, ada beberapa tuntutan yang Eri serahkan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai pihak yang lebih berwenang. 

BACA JUGA: Eri Cahyadi: Screening di Jembatan Suramadu Sisi Surabaya Hanya Membantu Bangkalan

Eri menyampaikan bahwa tes usap antigen dan posko penyekatan di Jembatan Suramadu bukanlah kebijakannya. Pemkot Surabaya hanya menjalankan arahan Forkopimda Jatim berdasarkan permintaan Bangkalan. 

"Bangkalan itu minta tolong, enggak bisa swab semua. Jadi, ya, kami bantu. Hari ini saya dapat surat minta bantuan nakes untuk tes usap di sana," ujar dia. 

BACA JUGA: Ultah ke-94 Persebaya, Wali Kota Eri Bakal Lakukan Ini

Mantan Kepala Bapekko Surabaya itu juga menyebut bahwa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di Jembatan Suramadu sudah berlaku. Apabila warga bisa menunjukkan itu maka tak perlu lagi swab test di posko penyekatan. 

"Masa berlakunya tujuh hari. Saya pastikan dengan SIKM ini maka bebas, boleh masuk Surabaya enggak perlu swab," kata dia.

BACA JUGA: Sejumlah Anggota DPRD Surabaya Kena Covid-19, Begini Respons Eri Cahyadi

Namun, Eri tak menjelaskan bagaimana mekasinme pengurusan nya. Padahal untuk mendapatkan SIKM warga tetap perlu melakukan tes Covid-19. 

Koordinator massa Mufiq menyampaikan bahwa pihaknya tetap keberatan dengan aturan itu karena masyarakat tetap kerepotan mengurus berkas dan tes usap setiap minggunya. 

"Hidung kami sampai ada yang infeksi, Pak, gara-gara kebanyakan swab. Yang dagang juga enggak punya surat keterangan kerja," kata dia. 

Eri kembali menanggapinya dengan menyebut bahwa kebijakan SIKM adalah wewenang Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Yang terpenting, Pemkot Surabaya tidak akan memberlakukan tes usap jika warga telah memiliki SIKM.

Untuk itu, dia memilih melempar tuntutan itu kepada Khofifah. Menurut dia, gubernur memiliki wewenang lebih untuk menerima aspirasi masyarakat Madura. 

Aksi pun akhirnya bubar dengan Eri menjanjikan akan bertemu dengan Khofifah menyampaikan tuntutan para pedemo. Namun, jika tak segera terlaksana dalam tiga hari mereka akan kembali melakukan demo. 

"Saya sendiri yang akan sampaikan. Panjenengan (anda,red) sekalian juga bisa berdiskusi dengan Bupati Bangkalan mengenai ini. Yang pasti, kalau di Surabaya gak ada swab kalau sudah punya SIKM," pungkas Eri. (mcr12/jpnn) 

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Arry Saputra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler