Menurut La Ode, pada prinsipnya ada beberapa masukan DPD yang disepakati Mendagri. "Tadi kita bertemu hamir selama dua jam di Kemendagri. Prinsipnya apa yang menjadi masukan DPD itu disepakati Mendagri," ucap La Ode saat berbicara dalam sebuah acara di Bali, siang tadi.
La Ode menjelaskan, DPD menilai peristiwa di Lampung Selatan maupun konflik di daerah lain terjadi karena kelalaian pemerintah daerah maupun pemerintah secara umum dalam menciptakan rasa aman kepada masyarakatntya. Menurutnya, pemerintah lebih mementingkan proyek fisik dan politis ketimbang persoalan sosial. "Dan ternyata ketika itu (bentrok) terjadi negara tidak hadir di sana," ucap La Ode.
Parahnya, kelalaian pemerintah di Lampung Selatan itu berakibat fatal karena terjadi bentrok fisik dua kelompok warga dari dua desa bertetangga yang akhirnya melibatkan massa dalam jumlah besar. "Ini membuat masyarakat Bali yang ada di sana (Lampung Selatan) menyingkir," sambungnya.
Hal yang juga sama-sama dipahami DPD maupun Mendagri adalah isu putra daerah dan pendatang. Menurut La Ode, isu tersebut sangat sensitif dan memrihatinkan karena tidak dikelola secara baik oleh pemda maupun pusat.
"Dan Lampung itu adalah contoh konkrit, masyarakat lokal menolak pendatang. Terrnyata ini tidak dikelola dengan baik. Kebhinnekaan terkoyak-koyak karena kelalaian," sambungnya.
Selain itu, DPD juga menyayangkan keberadaan aparat keamanan dan TNI di Lampung yang jumlahnya ribuan namun tak mampu membendung massa yang menyerbu kelompok lainnya hingga berujung belasan korban jiwa. "Kami akan minta Komnas HAM lakukan investigasi, kenapa itu terjadi dan kenapa aparat keamanan tak bisa membendung penyerangan terhadap warga Bali di sana," trandasnya.
Karena itu DPD mendorong dua hal yang perlu dilakukan pasca-kerusuhan Lampung Selatan. Pertama, melakukan recovery atas bangunan hunian dan fasilitas umum yang rusak. Kedua, ada upaya penyadaran kepada warga di Lampung .
"Buat suatu program pemberdayaan yang memperkuat peradaban multikultural. Caranya bikin tim khsus di satu daerah, atau libatkan pekerja sosial yang melakukan penyadaran jangka pendek dan jangka panjang. Dan insya Allah itu akan dilakukan pemeirntah," sebutnya.
Sementara anggita DPD, I Wayan Sudirta, menyatakan bahwa pihaknya mulai menggalang dana dari masyarakat di Bali untuk membantu masyarakat korban kerusuhan di Lampung. "Dan ini nanti bukan untuk masyarakat Bali yang ada di Lampung saja, tapi juga semua yang menjadi korban," paparnya.
Selain itu Wayan juga mengaku tengah berupaya membendung masyarakat Bali agar tidak terpovokasi. Terutama terkait isu bahwa masyarakat Bali di Lampung akan diusir. "Jangan ada pemisahan antara warga Lampung dan Bali," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, bentrok dua kubu warga di Lamsel dipicu hal sepele. Gadis asal Desa Agom terjatuh saat mengendarai motor karena diganggu oleh pemuda dari tetangga Desa Balinuraga, Kecamatan Kalianda, Sabtu (29/10).
Kejadian ini tidak diterima oleh keluarga gadis Desa Agom yang diganggu hingga akhirnya terjadi konflik. Berdasarkan data Kepolisian, Minggu, (30/10) tercatat tiga orang yang tewas. Kerusuhan kembali pecah pada keesokan harinya, Senin (31/10) dengan menewaskan 9 orang. (ara/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kiai dan Kader PKNU Mulai Merapat ke PKB
Redaktur : Tim Redaksi