jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah memberikan dukungan di bidang penggunaan teknologi informasi (TI) untuk pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab, lembaga penyelenggara pemilu itu menghadapi hambatan soal TI.
Ketua KPU Arief Budiman dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta usai beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, lembaganya menghadapi kesulitan di bidang TI yang tak bisa diselesaikan sendiri. Karena itu, KPU meminta instansi pemerintah yang memiliki keahlian di bidang TI untuk membantunya.
BACA JUGA: KPU Menghadap Presiden, Ini Materi Laporannya
“Untuk pemilu yang sekarang tantangan KPU makin besar, makin beragam makin rumit terhadap proses ini. Jadi kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. Kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang ini," ucap Arief.
Di antara persoalan yang dihadapi KPU di bidang TI adalah keterbatasan personel. Seiring berjalannya tahapan Pemilu 2019, beban kerja pegawai KPU yang menangani TI pun bertambah.
BACA JUGA: KPU Bantah Diintervensi Wiranto Soal Kepengurusan Hanura
"Maka kami bekerja sama dan membicarakan dengan kementerian terkait dan itu sudah kami lakukan, untuk dibantu SDM (sumber daya manusia, red) dari kementerian terkait," jelas Arief.
Selain itu, kata Arief, sarana dan prasarana TI di KPU saat ini juga terbatas. KPU sebenarnya telah merancang infrastruktur untuk kebutuhan TI dalam rangka Pemilu 2019.
BACA JUGA: KPU: Tak Ada Intervensi Menko Polhukam dalam Masalah Hanura
Namun, rencana itu terbentur keterbatasan anggaran. "Bapak Presiden sudah memberikan komitmennya, proses ini akan dipercepat untuk memenuhi," jelas Arief.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bertemu Wiranto, KPU Pertanyakan Pengurus Hanura yang Sah
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam