jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Dirut Perum Bulog) Budi Waseso menyatakan awal 2020, stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 1,88 juta ton dengan total kebutuhan penyaluran 1,63 juta ton.
“Terdiri dari penyaluran program ketersediaan pangan dan stabilitasi harga atau yang dulu disebut operasi pasar 1,62 juta ton, kebutuhan akibat bencana alam 15 ribu ton, golongan anggaran 100 ribu ton, serta program BPTN khusus 300 ribu ton,” kata Budi dalam rapat dengar pendapat (RPD) virtual dengan Komisi IV DPR, Kamis (9/4).
BACA JUGA: Skenario Pak Buwas untuk Jaga Stok Beras Andai Lockdown Diberlakukan
Purnawirawan Polri berpangkat Komjen itu menegaskan bahwa sesuai dengan kebutuhan penyaluran tersebut dan posisi CBP awal 2020, maka Bulog merencanakan pengadaan CBP tahun ini sebesar 950 ribu ton beras.
“Target pengadaan tersebut ditujukan untuk menjaga agar stok CBP tetap berada dalam rentang 1 juta - 1,5 juta ton sebagaimana ditugaskan pemerintah,” ungkap pria yang kerap disapa Buwas tersebut.
BACA JUGA: Maksimalkan Operasi Pasar, Buwas Perintahkan Pejabat Bulog Turun ke Pasar
Untuk mencapai target 2020, Buwas menjelaskan bahwa Bulog akan melakukan pengadaan CBP dalam bentuk gabah kering giling (GKG), untuk meminimalisir risiko kerusakan, bisa disimpan lebih lama, serta memeroleh beras fresh dengan kualitas premuim.
Selain itu, kata dia, izin penggilingan akan diterbitkan secara simultan bagi kantor wilayah, yang memiliki jumlah stok CBP rendah, sehingga dapat dilaksanakan secara langsung.
Selain itu, Buwas menambahkan akan dilakukan pembentukan satuan kerja pengadaan dalam negeri masing-masing kanwil, kantor cabang, dan kacab pembantu dilengkapi keterampilan serta peralatan pengukur kualitas gabah, seperti meter kadar air dan grain analysis tester.
Selain itu, juga melakukan kerja sama on farm dengan beberapa instansi baik melalui skema mitra kerja on farm, maupun on farm mandiri Bulog agar dapat menambah pasokan gabah dengan harga kompetitif.
Berikutnya, optimalisasi pengolahan dengan cara meningkatkan sinergi satker pengadaan untuk penyerapan dan pengolaan gabah. Kerja sama saling menguntungkan dengan penggilingan swasta dalam pengolaan gabah.
Pemberayaan infrastukur PMN seperti MRMP dan RtR. “Melakukan mapping calon supplier yang akan memasok gabah atau beras ke Bulog berdasar kapasitas produksi, luasan pembinan petani, varietas gabah yang banyak, prediksi harga dan kriteria signifkan lainnya,” katanya.
Bulog juga mengusulkan beberapa hal terkait kebijakan CBP, antara lain penugasan pembelian gabah dan beras untuk menjaga kesejahteraan petani pada musim panen raya.
"Perlu ada penetapan penugasan bahwa Bulog beli gabah dan beras petani pada jumlah tertentu, seperti 1 juta ton bsetara beras pada harga pembelian pemerintah (HPP) untuk memenuhi kebutuhan stok CBP,” kata dia.
Dia menambahkan atas penugasan pembelian gabah dan beras, ada jaminan pelepasan stok yang berumur empat bulan atau turun mutu atau berpotensi turun mutu sesuai implementasi Permentan 38 Nomor 2018.
“Juga ada kompensasi dan margin, yakni kebijakan kompensasi atas selisih harga dan margin kepada Bulog yang ditagihkan kepada pemeritah melalui Kementan,” jelasnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy