jpnn.com, JAKARTA - Eksekutif telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Chief Economist BNI Ryan Kiryanto mengatakan berdasar data terbaru program PEN membutuhkan angka proyeksi Rp 695,2 triliun.
BACA JUGA: Ayo Ikut Webinar JPNN & BNI soal UMKM, Ada Kepala BKPM
“Angka ini revisi keempat. Totalnya Rp 695,2 triliun, di mana itu nanti akan dielaborasi atau akan dikerjasamakan oleh kementerian keuangan selaku fiskal policy maker, satu lagi oleh monetary policy maker yakni Bank Indonesia,” kata Ryan dalam Webinar "Satukan Negeri, Majukan UMKM" yang digagas JPNN.com, Genpi.co dan BNI, Rabu (8/7).
Dia menjelaskan pada intinya dari Rp 695,2 triliun itu, sebesar Rp 607 triliun dikhususkan untuk PEN.
BACA JUGA: Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, UMKM Diminta Siapkan Napas Panjang Untuk Mendaki
Perinciannya, untuk menggerakkan ekonomi dari sisi permintaan Rp 205,2 triliun, membangkitkan supply side dalam hal ini pengusaha, UMKM, BUMN, pemda, pengusaha besar itu Rp 402,45 triliun.
“Kalau supply digenjot, pabrik berproduksi, bapak ibu (UMKM) dapat pinjaman lunak baru, kegiatan ekonomi mengalir. Sementara permintaannya ada, karena apa, karena bansos mengalir, PKH (program keluarga harapan) mengalir,” ungkap Ryan.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik untuk FPI, Anak Mantan Presiden Terima Suap, Eh Ada Djoko Tjandra
“Ini orkestrasinya bagus, tinggal sekali lagi, eksekusinya harus dipercepat,” tambahnya.
Ryan menjelaskan, dari dana Rp 695,2 triliun itu pemerintah mengalokasikan untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan insentif usaha Rp 120,6 triliun.
“Tiga sektor ini saya tekankan karena kegiatan ekonomi ke depan terutama untuk UMKM alokasinya cukup besar, tinggal eksekusinya,” ungkap Ryan.
Berdasar data Kementerian Koperasi dan UMKM, kata Ryan, UMKM di Indonesia memiliki 60,66 juta rekening dengan total subsidi bunga yang disediakan pemerintah sebesar Rp 35,28 triliun.
“Mudah-mudahan dengan segera dieksekusinya alokasi bugdet untuk 66 juta rekening UMKM, UMKM yang menggeliat duluan,” katanya.
Menurut dia, pemerintah juga membuat program penjaminan. Karena itu, kata Ryan, UMKM tidak usah khawatir karena pemerintah sudah mendesain.
Dia menjelaskan, bila bank dititipi pemerintah dana untuk disalurkan ke UMKM, tetapi dalam situasi seperti sekarang ini terjadi apa-apa dengan kredit, maka pemerintah sudah memikirkan harus ada jaminan.
“Maka ditunjuklah Jamkrindo bersama Askrindo sebagai yang menjamin modal kerja yang diberikan oleh pelaku-pelaku UMKM,” ujarnya.
Lantas untuk apa budget UMKM Rp 123,46 triliun itu? Perinciannya ialah subsidi bunga, penempatan dana, penjaminan Jamkrindo sama Askrindo. Termasuk penjaminan modal modal kerja.
“Jadi, UMKM yang minta fasilitas tambahan dalam modal kerja, nanti kreditnya dijamin oleh Jamkrindo sama Askrindo. Bank juga tenang, karena kalau ada apa-apa, ada cover insurance-nya,” ungkapnya.
Dia menjelaskan bahwa pada 18 Juni 2020 Presiden Jokowi menegur pembantu-pembantunya karena serapan anggaran lambat.
Menurutnya, berdasar data terbaru 4 Juli 2020, penyerapan anggaran meningkat. Sektor kesehatan sudah menyerap 4,68 persen. Perlindungan sosial 34,06 persen. Sektoral dan pemda 4,01 persen.
“Untuk UMKM katanya sudah diserap 22,74 persen. Syukurlah, karena yang paling besar,” katanya.
Kemudian, kata dia, penyerapan untuk pembiayaan korporasi masih nol karena kemungkinkan surat keputusan bersama (SKB) masih digodok Sementara, insentif usaha untuk wajib pajak termasuk keringanan pajak sudah diserap 10,14 persen.
“Jadi, teman-teman UMKM harus betul-betul lincah menyikapi situasi, tidak mudah putus asa. Kita akan jalan panjang, maraton, sehingga napas harus betul-betul panjang,” pungkas Ryan. (boy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy