PARIS - Kesibukan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, 57, bertambah. Selain mengurusi kampanye pemilihan presiden (pilpres) putaran dua pada 6 Mei mendatang, Sarkozy juga akan berurusan dengan hukum. Hal itu terkait pemberitaan pada situs investigatif yang membeber soal dana kampanyenya saat pilpres 2007. Suami Carla Bruni-Sarkozy itu kemarin (30/4) menyatakan rencananya untuk menggugat dan menuntut situs Prancis tersebut.
Beberapa hari terakhir, situs Mediapart memang menulis tentang dana kampanye Sarkozy pada pilpres 2007. Dalam laporannya, jurnal online itu menyebut bahwa ada campur tangan (mantan) pemimpin Libya (almarhum) Muammar Kadhafi dalam rangkaian kampanye Sarkozy. Situs tersebut menyebut tokoh yang tewas akibat serangan oposisi di Sirte, kota kelahirannya, pada 20 Oktober tahun lalu itu berperan sebagai penyandang dana kampanye Sarkozy.
Dalam dokumen yang diunggah Mediapart di situsnya, tertulis bahwa Kadhafi menyumbangkan dana EUR 50 juta (sekitar Rp 608,2 miliar) kepada Sarkozy. Kabarnya, dana itu digunakan untuk membiayai kampanye pria kelahiran 28 Januari 1955 tersebut.
Sarkozy pun seperti kebakaran jenggot. Sebab, berita itu bisa berdampak pada popularitasnya dalam pilpres nanti. "Kami akan menuntut Mediapart. Dokumen ini palsu," tegas Sarkozy dalam wawancara dengan stasiun televisi France 2.
Rumor bahwa Sarkozy menerima dana kampanye 2007 dari Kadhafi sudah lama beredar. Tapi, kali ini Mediapart juga melampirkan dokumen resmi bertanda-tangan Moussa Koussa yang saat itu menjabat kepala intelijen asing Libya. Surat itu dialamatkan kepada Bashir Saleh yang ketika itu kepala staf Kadhafi sekaligus penanggung jawab Sovereign Wealth Fund (SWF), lembaga yang mengelola dana USD 40 miliar (sekitar Rp 360 triliun).
Melalui pengacaranya, Saleh yang saat ini tinggal di Prancis mengaku tidak ingat tentang keberadaan dokumen tersebut. Tetapi, Koussa yang saat ini menetap di Qatar justru membantah keaslian dokumen itu.
"Semua ini palsu. Tuduhan itu tidak benar," ungkapnya. Berdasar keterangan dua tokoh yang namanya tercantum dalam dokumen itulah, Sarkozy pun lantas menempuh jalur hukum.
Kemarin para pendukung Sarkozy menegaskan bahwa skandal dana kampanye 2007 itu tak akan mempengaruhi pilihan mereka. Menurut mereka, sang incumbent hanyalah korban konspirasi politik. "Ada kelompok pers, media, dan situs internet, yang atas perintah orang yang tidak akan saya sebutkan namanya, berusaha memalsukan dokumen untuk menghancurkan reputasi saya," tegas Sarkozy.
Secara terpisah, Ketua Partai Sosialis Prancis Francois Hollande yang bakal bersaing dengan Sarkozy pada pilpres putaran kedua menanggapi kasus Mediapart dengan santai. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut pada hukum.
"Jika memang (dokumen) palsu, situs itu harus dinyatakan bersalah. Tapi, jika benar, dia (Sarkozy) wajib memberikan penjelasan," paparnya.
Dalam kesempatan itu, Hollande menegaskan bahwa dia tak punya hubungan dengan Mediapart. Meski media sayap kiri itu terlihat seperti menyudutkan Sarkozy, politikus 57 tahun itu menepis adanya konspirasi antara mereka.
Hingga kemarin mantan pasangan Segolene Royal tersebut masih memimpin dalam sejumlah polling. Ipsos melaporkan, dukungan untuk Hollande mencapai 53 persen. Sedangkan Sarkozy sekitar 47 persen. (AP/AFP/hep/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berjemur di Jalanan, Dua Gadis Tertabrak Mobil
Redaktur : Tim Redaksi