jpnn.com - JAKARTA - Sosok KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sangat teguh dalam memegang prinsip Pancasila dan pluralisme, termasuk pada saat jabatannya sebagai presiden sedang terancam untuk dijatuhkan.
Demikian pandangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD ketika menjadi pembicara dalam diskusi pemikiran Gus Dur bertajuk Demokrasi dan Pluralisme di Gedung PB NU, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
BACA JUGA: JK: KH Sahal Ulama Mumpuni di Ilmu Fiqih
"Saya lebih baik mundur sebagai Presiden daripada melakukantindakan-tindakan yang melanggar Pancasila, melanggar azas pluralisme," kata Mahfud saat menirukan kata-kata Gus Dur.
BACA JUGA: Caleg PPP Siap Perang Terbuka
Mahfud bercerita, saat menjelang lengsernya Gus Dur sebagai presiden pada 2001, ada sejumlah orang yang menghubungi Mahfud, meminta untuk menemui Gus Dur. Atas permintaan tersebut, Gus Dur bersedia untuk menemui mereka.
Ketika pertemuan tersebut akan dilangsungkan, Mahfud menanyakan terlebih dahulu perihal kepentingan yang ingin mereka sampaikan dalam pertemuan dengan Gus Dur. Sejumlah orang tersebut mengatakan ingin membantu menyelamatkan Gus Dur dari "kejatuhan".
BACA JUGA: KH Sahal Mahfudh Wafat
"Mereka mengatakan, Gus Dur nggak mungkin diselamatkan, tapi kami bisa menyelamatkan Gus Dur dari kejatuhan. Syaratnya satu, agar dia mengeluarkan Dekrit Presiden, ubah Indonesia menjadi negara Islam," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan andaikan Gus Dur ketika itu mau menerima saran tersebut maka puluhan juta umat Islam akan datang ke Jakarta untuk menjaga Istana Negara, dan mengepung Gedung DPR yang ketika itu para anggota dewan sangat menginginkan Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan.
Setelah mengetahui maksud kedatangan orang-orang tersebut, Gus Dur memutuskan untuk menolak kedatangan mereka. Sosok Gus Dur yang enggan melakukan transaksi dengan lawan-lawan politiknya juga dikisahkannya ketika pertemuan di rumah MS Hidayat (saat ini Menteri Perindustrian).
Beberapa hari menjelang Gus Dur lengser, ketika itu Gus Dur ditawari untuk melakukan kompromi politik.
Pihaknya diminta untuk merombak kabinet dan menyerahkan pergantian personel menteri kepada partai politik. "Gus Dur langsung gebrak meja dan mengatakan tidak setuju untuk melakukan transaksi seperti itu. Dia lebih memilih jatuh daripada harus melakukan jual-beli jabatan seperti itu," ungkap Mahfud menirukan lagi.
Sementara terkait pandangan soal pluralisme, Mahfud menambahkan, berdasarkan pemikiran Gus Dur, pluralisme di Indonesia hanya bisa ditegakkan dengan tiga hal yakni, pengakuan kesamaan derajat pada semua manusia, sistem demokrasi yang berjalan baik dan kedaulatan hukum.
"Demokrasi merupakan jalan untuk menegakkan pluralisme tapi demokrasi harus memiliki aturan, yakni kedaulatan hukum agar demokrasi tidak berjalan liar," tukasnya. (ris)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Belum Setujui Angka Kenaikan BPIH Tahun Ini
Redaktur : Tim Redaksi