jpnn.com - JAKARTA - Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan.
"Kami apresiasi presiden melakukan penilaian terhadap Ferry Mursyidan Baldan. Sekarang presiden bisa langsung melihat sisi negatif dari kinerja Kementerian ATR/BPN," kata Ketua Umum Himad Purelang Blasius Joseph kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/12).
BACA JUGA: Jokowi Akan Menghadapi Masalah Baru jika Cueki PAN
Saat silaturahmi dengan ratusan kepala desa, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Sabtu (26/12), Presiden Joko Widodo menyentil kinerja Menteri Ferry. Saat itu Jokowi menyinggung pembebasan tanah yang berjalan lamban. Presiden menyebut menterinya mendapat rapor merah dan layak direshuffle.
"Saya selalu memantau pembangunan-pembangunan infrastruktur di daerah karena ini sangat penting. Jika saya monitor penggarapan jalan terasa lambat, saya langsung tanya mengapa lambat. Dijawab ada masalah pembebasan tanah, saya langsung telepon Menteri Agraria agar segera menyelesaikan persoalan itu. Saya beri waktu 1,5 bulan, kalau belum juga dikerjakan maka saya beri rapor merah. Itu yang nanti kena reshuffle. Begitu cara saya bekerja," papar Jokowi.
BACA JUGA: Nasionalisasi Freeport untuk Pendidikan dan Kesehatan Gratis!
Menurut Blasisu, wajar presiden sampai menyentil kinerja Ferry."Memang, perilaku buruk seperti Ferry harus disentil di depan orang banyak agar Menteri yang lain tidak berlaku sama," ujarnya.
Dikatakan, masyarakat adat di Kepri juga lebih setahun merasakan buruknya kinerja Kementerian ATR/BPN. "Permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) kami digantung Ferry. Dia memang sudah sangat keterlaluan, tidak bisa mengurus hak rakyat. Kami sangat mendukung jika Presiden mencopot Kepala ATR/BPN," tegasnya.
Padahal ujar Blasius, DPR sudah memberikan solusi atas permohonan SHM masyarakat adat ini. Itu juga tidak diokomodasi Ferry. "Sampai kini kami masih mendatangi Kementerian ATR/BPN RI. Dan akan kami lanjutkan di awal Januari 2016 mendatang," ungkapnya.
Kalau begini terus berurusan dengan Menteri Ferry ini, masyarakat adat di Kepri kata Blasius, mendorong agar Jokowi mencopot Ferry."Kami tahu benar kinerjanya. Untung Jokowi tanggap dan bijaksana," harapnya.
Lebih lanjut, Blasius mengungkap kinerja Ferry buruk terkait dengan persoalan tanah Rempang Galang yang oleh Ferry disebut menyangkut pihak pengusaha besar.
"Kami sampaikan kepada orang-orang baik yang menjembatani komunikasi kami ke Menteri Ferry, kenapa Pak Ferry bisa menyebutkan hal seperti itu, padahal dokumen-dokumen negara baik di DPR RI dan BPN RI sendiri tidak pernah ada menyebut pihak lain seperti pengusaha selain masyarakat dan BP Batam," jelasnya.
Jadi, sambungnya, terlalu naif dan negatif cara berfikir Ferry sebagai pejabat negara yang berbicara tidak berdasarkan data. "Ini tentu sangat berbahaya bagi Presiden Jokowi," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Resmikan Bandara Komodo ‎
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Sarankan Prasetyo Tiru Setya Novanto, Mundur!
Redaktur : Tim Redaksi