Terbit Peraturan Menkeu Terbaru: Gaji dan Tunjangan PPPK Dibayar di Awal Bulan, Komponennya Banyak

Rabu, 23 Desember 2020 – 17:52 WIB
ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Ilustrasi Foto: dok,JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan resmi menerbitkan regulasi tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202 /PMK.05/2020 yang diteken Menkeu Sri Mulyani pada 16 Desember 2020 itu salah satunya mengatur komponen gaji, tunjangan serta kapan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK.

Dalam Pasal 10 disebutkan, gaji dan tunjangan PPPK disesuaikan dengan ketentuan dalam Perpres mengenai gaji dan tunjangan PPPK.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Reaksi Keras PA 212 Terhadap Menteri Baru, Jokowi Kirim 2 Nama Kapolri, Cebong dan Kampret

Lantas kapan pembayaran gaji dan tunjangan? Ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan, gaji dan tunjangan PPPK dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam suatu daftar pembayaran gaji induk. 

"Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan," kata Menkeu Sri Mulyani dalam PMK tersebut. 

BACA JUGA: Guru Honorer Kemenag Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK 2021

Dalam kondisi tertentu, lanjutnya, pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK dapat dikecualikan.

Adapun komponen pembayaran gaji dan tunjangan PPPK meliputi: 

BACA JUGA: Instruksi Terbaru MenPAN-RB untuk PNS dan PPPK, Ada Soal Cuti

a. gaji pokok

b. tunjangan isteri/ suami

c. tunjangan anak

d. tunjangan pangan/beras 

e. tunjangan umum

f. tunjangan jabatan struktural/ungsional 

g. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan

h. tunjangan khusus Provinsi Papua

1. tunjangan pengabdian di wilayah terpencil 

J. tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi kerja/risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. pembulatan.

Dalam PMK ini, PPPK juga dikenakan potongan terdiri atas:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2. iuran jaminan kesehatan

3. iuran jaminan hari tua

4. perhitungan pihak ketiga beras Bulog dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk beras (natura)

5. sewa rumah dinas

6. utang kepada negara, antara lain terdiri atas: 

a) pengembalian kelebihan pembayaran; dan/atau 

b) tuntutan ganti rugi dan/ atau 

7. potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (esy/jpnn) 

 

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler