jpnn.com - BOGOR - Jabatan Suryadharma Ali sebagai ketua umum PPP ternyata belum aman. Pasalnya, rehabilitasi jabatan pria yang beken dengan nama SDA itu harus dikukuhkan melalui keputusan Mukernas terlebih dahulu.
Wakil Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa mengatakan, forum Islah menyepakati bahwa jabatan Suryadharma harus direhabilitasi. Namun, agar tidak menimbulkan masalah legalitas maka kesepakatan itu harus dituangkan dalam keputusan forum resmi.
BACA JUGA: JIS Langsung Kooperatif dengan Penyelidikan FBI
"Kami ingin menempatkan keputusan tersebut dalam konstitusi partai agar mengikat dan semua kader tunduk sehingga nanti tidak dipersoalkan legitimasi islah itu seperti apa," kata Suharso kepada wartawan di lokasi Mukernas III PPP di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (23/4).
Karena harus melalui mukernas dulu maka nasib Suryadharma belum seratus persen aman. Pasalnya, terbuka kemungkinan mayoritas peserta mukernas menolak kepemimpinan Suryadharma.
BACA JUGA: Angkat Elektabilitas, Cawapres Ical Harus dari Jawa
Suharso pun mengakui kemungkinan munculnya penolakan. Tetapi, ia tetap yakin semua peserta mukernas akan menghormati hasil islah yang juga sesuai dengan fatwa Majelis Syariah Partai. "Mudah-mudahan tidak terjadi (penolakan)," ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Menteri Perumahan Rakyat itu menyampaikan bahwa dalam mukernas akan ada sesi khusus yang membahas tentang islah. Dalam sesi inilah nasib Suryadharma akan ditentukan.
BACA JUGA: Suryadharma dan Loyalisnya Absen Ikuti Mukernas PPP
"Kita harap semuanya clear di sini (Mukernas). Kita juga masih berharap Pak Surya bisa hadir waktu penutupan karena di itu waktu pemulihan posisi beliau," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buka Mukernas, Emron Dua Kali Sindir SDA
Redaktur : Tim Redaksi