JAKARTA - Sejumlah tokoh yang selama ini berkiprah di level nasional siap turun gunung, ikut maju sebagai cagub. Ambil contoh jelang pilgub Sumut 2013. Sejumlah tokoh nasional siap maju, antara lain pentolan DPP Demokrat yang juga anggota DPR Sutan Bathoegana, anggota DPR dari Partai Golkar Chaeruman Harahap, dan mantan Pangkostrad Letjen (Purn) AY Nasution.
Mengapa" Pengamat politik yang juga aktivis antikorupsi, Ray Rangkuti, menyebutkan sejumlah hal yang memicu banyaknya kandidat yang memburu jabatan gubernur.
Pertama soal regulasi atau aturan main pencalonan anggota DPR yang maju sebagai calon di pemilukada. Dimana, jika anggota DPR gagal terpilih, maka dia tetap bisa duduk kembali sebagai anggota dewan.
"Dengan kata lain, anggota DPR yang ikut maju di pilgub itu hanya menguji peruntungan. Karena kalau toh gagal, kursi DPR tak hilang. Mereka mirip berjudi saja," ujar Ray kepada JPNN, kemarin.
Alasan kedua, para tokoh nasional itu ruang geraknya sudah mulai menyempit di Jakarta. Mereka beranggapan, akan lebih enak mengelola potensi-potensi yang bisa menjadi sumber uang di daerah. "Ketika kans di tingkat nasional sudah menyusut, mereka ingin berpaling mengelola aset daerah," kata Ray.
Sekedar diketahui, Chairuman sebelumnya merupakan Ketua Komisi II DPR dan kini menjadi anggota bisa di Komisi VI DPR. Sedang AY Nasution belum lama pensiun sebagai Pangkostrad. Sutan sendiri masih di DPR. Saat ini, KPK masih gencar menelisik kasus penyaluran dana infrastruktur yang menyeret sejumlah anggota DPR. Belum lagi yang masih seru soal kasus Nazaruddin yang juga merembet ke sejumlah politisi Demokrat.
Ray mengatakan, kue di daerah juga tak kalah menarik. Masalah pengeluaran perizinan, terutama izin tambang dan perkebunan yang menjadi kewenangan kepala daerah, masih relatif gampang "dimainkan".
"Izin tambang, izin perkebunan, itu mayoritas bermasalah, tapi banyak yang tak tersentuh KPK. Karena KPK lebih suka mengurusi yang berkaitan dengan penggunaan uang APBN, seperti soal wisma atlit, dan yang di derah, uang APBD. Soal izin tambang, sulit disentuh KPK. Nah, soal izin-izin ini kan gampang diurus. Nah, di Sumut itu kan banyak sekali perkebunan dan juga tambang. Ini yang bisa mereka mainkan," beber pria asal Mandailing Natal (Madina) itu.
Namun, ditegaskan, sejumlah alemen antikorupsi telah mendesak KPK agar memberikan perhatian ekstra ke masalah pengeluaran izin-izin yang dikeluarkan kepala daerah itu. "Kita minta KPK mengawasi kepala daerah agar tidak sembrono mengeluarkan perizinan tambang dan perkebunan," cetusnya.
Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, Sutan Bhatoegana Siregar ngebet niatnya untuk maju sebagai cagub Sumut. Sutan pernah mengeluarkan kalimat "di daerah lebih gampang ngaturnya".
"Anas bilang begini, "jujur saya bang. Abang itu porsinya menteri, bukan gubernur". Lantas saya jawab, menteri itu kan 2014, yang sudah di depan mata sajalah 2013 (pilgub Sumut, red). Ini untuk pengabdian yang jelas ke daerah, ini lebih gampang dan jelas ngaturnya, karena bukan nasional. Saya bilang begitu, Anas lantas bilang, "okelah kalau itu yang terbaik, turun gurung lah, mulai saja sosialisasi"," beber Sutan, saat menceritakan mengenai pertemuannya dengan bosnya itu, terkait keinginannya maju sebagai cagubsu.
Sutan mengaku ditawari menjadi menteri oleh Ketum DPP Demokrat Anas Urbaningrum. Tapi Sutan tetap lebih memilih menjadi cagub. Barangkali Sutan sudah menghitung, jabatan menteri adalah usai pemilu 2014. Sedang pilgub 2013. Kalau toh gagal di pilgub, peluang jadi menteri tetap ada. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UU Tak Haruskan Capres Kader Parpol
Redaktur : Tim Redaksi