jpnn.com, BOGOR - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penghargaan brevet warga kehormatan dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Brevet tersebut disematkan langsung oleh Kepala BIN Jenderal (Pol) Budi Gunawan. Sebelumnya, pada Juli 2018 Bamsoet juga mendapatkan brevet warga kehormatan dari TNI Angkatan Laut (AL).
BACA JUGA: Bamsoet Ingatkan Periode Krusial 71 Hari Kampanye Pilkada Saat Pandemi
"Menjadi warga kehormatan di dua institusi resmi negara, BIN dan TNI AL, merupakan amanah besar yang harus dijaga. Sekaligus menjadi tambahan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi untuk bangsa dan negara," kata ketua MPR yang beken disapa dengan panggilan Bamsoet itu.
Penyematan brevet tersebut berlangsung di acara Inagurasi Peningkatan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Peresmian Patung Bung Karno di STIN, Sentul Bogor, Rabu (9/9)
BACA JUGA: Sosialisasi 4 Pilar di Indramayu, Syarief Hasan: MPR Mendengar Aspirasi Rakyat
"Menjadi warga kehormatan bukanlah sekadar prestasi, melainkan terdapat tanggung jawab yang perlu dijaga. Khususnya dalam menjaga tindak tanduk, sikap, serta perilaku, agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat," lanjut Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 ini meyakini peningkatan statuta akan sejalan dengan peningkatan hasil peserta didik STIN, sebagai salah satu penyedia sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan akademik dan keahlian profesional di bidang intelijen.
BACA JUGA: MPR RI: Menggerakkan Perekonomian Harus dengan Penerapan Protokol Kesehatan Secara Ketat
Terlebih di era post-truth sekarang ini, menuntut kinerja intelijen yang lebih melek teknologi, lebih teliti dalam mengamati, serta lebih akurat dalam menganalisa.
Bamsoet meyakini, STIN - BIN di bawah kepemimpinan Jend Pol Purn Prof DR Budi Gunawan akan berkembang menjadi sekolah intelijen berkelas internasional dengan kemampuan setara dengan sekolah-sekolah intelijen terkenal di dunia.
"Tentu saja dengan tidak melupakan peran intelijen konvensional untuk menyajikan informasi dan analisis guna keperluan operasi militer negara, rencana kontinjensi, maupun kebijakan pertahanan negara. Maupun mendeteksi secara dini berbagai bentuk ancaman, baik yang potensial dan faktual, yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia," mantan anggota Komisi III DPR ini.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan berbagai ancaman Indonesia ke depan. Tidak hanya masalah terorisme, radikalisme, konflik perbatasan, separatisme, maupun konflik horizontal, vertikal, dan diagonal, tetapi juga terkait spionase, subversi dan sabotase yang ditengarai terjadi karena intervensi asing. Karena itu SDM intelijen harus kuat, dengan mengedepankan asas profesional, kerahasiaan, kompartementasi, koordinatif, dan integratif.
"Intelijen yang kuat adalah landasan dalam mengambil berbagai kebijakan strategis yang berdampak pada masa depan bangsa. Karenanya, SDM yang berada di dunia intelijen bukanlah orang sembarangan. Melainkan sudah teruji dan terbukti sejak mengeyam pendidikan. STIN punya tanggung jawab besar melahirkan SDM intelijen yang handal,” ujar Bamsoet.
Secara jujur Bamsoet mengaku salut dan angkat topi kepada para taruna-taruni dan para perwira intelijen yang telah memilih jalan sunyi, namun perannya sangat dibutuhkan negara.
“Jalan sunyi yang saya maksud adalah seorang intelijen jika berhasil tidak dipuji, jika gagal dicaci maki. Jika hilang tak akan dicari, jika mati tak ada yang mengakui,” pungkas Bamsoet menirukan slogan Badan Intelijen Negara (BIN).(*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam