JAKARTA - I Nyoman Suisnaya, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, dituntut dengan hukuman 4,5 tahun tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meyakini Nyoman selaku pegawai negeri telah terbukti menerima sogokan dari kuasa PT Alam Jaya Papua, Dharmawati.
Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/3), JPU KPK Muhibuddin menyatakan bahwa Nyoman menerima uang Rp 2,01 miliar dari Dharnawati, sebagai pelicin agar empat kabupaten di Papua dan Papua Barat masuk dalam daftar daerah penerima dana Percepatan Pembangunan Infratsruktur Daerah (PPID) Kawasan Transmigrasi. Hanya saja, uang yang dicairkan baru Rp 1,5 miliar.
Uang itu merupakan sebagian dari commitment fee Rp 7,3 miliar, atau 10 persen dari dana PPID untuk empat kabupaten di Papua dan Papua Barat sebesar Rp 73 miliar. "Kami berkesimpulan terdakwa I Nyoman Suisnaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu," ucap Muhibuddin.
Dipaparkannya, perbuatan Nyoman menerima uang Rp 1,5 miliar dari Dharnawati melalui anak buahnya yang bernama Dadong Irbarelawan, telah memenuhi unsur pasal 12 huruf b juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. "Agar majelis menyatakan terdakwa bersalah karena tindak pidana korupsi korupsi dan menjatuhkan hukuman oleh karenanya dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan," ucap Muhibuddin.
Selain itu, JPU juga meminta majelis menjatuhkan hukuman denda Rp 200 juta. "Jika denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman tiga bulan kurungan," sambung Muhibuddin.
JPU juga meminta agar empat barang bukti berupa uang disetorkan ke kas negara. Barang bukti uang itu antara lain Rp 1,5 miliar saat penangkapan oleh KPK, uang sebesar Rp501.3 juta sisa saldo di rekening BNI Taplus atas nama Dharnawati, uang Rp50 juta yang disita dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Teluk Wondama, Zet Marani, serta uang tunai sejumlah Rp35 juta yang disita dari terrdakwa Dadong Irbarelawan.
Sebelum petitum tuntutan dibacakan, JPU juga membacakan hal-hal yang dianggap memberatkan tuntutan hukuman. Nyoman dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. "Perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama secara terorganisir mengorbankan kepentingan masyarakat transmigrasi," ucap Muhibuddin.
Sedangkan hal yang meringankan, Nyoman telah menyesali perbuatannya, sudah 27 tahun mengabdi kepada negara dan masih memiliki tanggungan keluarga. Tuntutan atas Nyoman itu lebih ringan ketimbang Dadong Irbarelawan yang dituntut dengan lima tahun penjara.
Atas tuntutan tersebut, majelis hakim yang diketuai Sudjatmiko memberi kesempatan kepada Nyoman untuk mengajukan nota pembelaan pada persidangan yang digelar Kamis (22/3) pekan depan. Nyoman maupun tim penasihat hukumnya akan menyampaikan pledoi. "Pembelaan secara formal dari tim penasihat hukum dan saya juga akan menyampaikan catatan," pungkas Nyoman sebelum persidangan ditutup. (ara/jpnn)
.
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Batal Jadi Saksi Nikah Anak Fadel
Redaktur : Tim Redaksi