JAKARTA - Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan quality assuransi dan audit investigasi data honorer kategori satu (K1) ke lapangan disorot anggota Komisi II DPR RI. Mereka menilai, BPKP tidak melakukan investigasi dengan benar.
"Bagaimana datanya bisa valid kalau anggota BPKP yang ditugaskan ke daerah bermasalah tidak mengecek langsung ke instansi-instansi di mana honorer itu tinggal. Mereka hanya ngendon di hotel dan laporannya dibawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," kata Salim Mengga, anggota Komisi II DPR RI di Jakarta, Jumat (18/1).
Dia menyodorkan bukti buruknya kinerja anggota BPKP yang melakukan investigasi untuk data honorer K1 Mamuju Utara. Daerah pelosok yang susah dijangkau itu, memang tidak dijamah tim BPKP. Untuk menelisik kebenaran informasinya, BKD-lah yang ditugaskan ke hotrl di mana sang auditor menginap.
"Itu terjadi di daerah saya. Anggota BPKP-nya nginap pada salah satu hotel di Kota Palu. Padahal desk jobnya sudah jelas harus ke Mamuju, tapi nyatanya malah pegawai BKD yang bolak-balik ke hotel mengantarkan dokumen yang dibutuhkan auditornya,"cetusnya.
Kejadian ini, lanjut Salim, akan menjadi celah untuk manipulasi data. Sebab, bisa saja data yang disodorkan itu sudah diatur BKD. Akan berbeda hasilnya kalau auditor BPKP-nya turun langsung ke lapangan.
Alex Litaay, anggota Komisi II juga mengkritisi sikap anggota BPKP yang mundur melakukan audit investigasi karena ditolak daerah. Meskipun dari laporan Kepala BPKP Mardiasmo hanya satu daerah saja yang menolak yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, namun bagi Alex, sikap auditor yang memilih pulang bukan merupakan sikap seorang abdi masyarakat.
"Kok bisa menyerah gitu, mau jadi apa negara kita kalau mental aparatur lembek. Inikan negara hukum, jadi tidak boleh takut sama ancaman kayak itu," tandasnya.(esy/jpnn)
"Bagaimana datanya bisa valid kalau anggota BPKP yang ditugaskan ke daerah bermasalah tidak mengecek langsung ke instansi-instansi di mana honorer itu tinggal. Mereka hanya ngendon di hotel dan laporannya dibawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," kata Salim Mengga, anggota Komisi II DPR RI di Jakarta, Jumat (18/1).
Dia menyodorkan bukti buruknya kinerja anggota BPKP yang melakukan investigasi untuk data honorer K1 Mamuju Utara. Daerah pelosok yang susah dijangkau itu, memang tidak dijamah tim BPKP. Untuk menelisik kebenaran informasinya, BKD-lah yang ditugaskan ke hotrl di mana sang auditor menginap.
"Itu terjadi di daerah saya. Anggota BPKP-nya nginap pada salah satu hotel di Kota Palu. Padahal desk jobnya sudah jelas harus ke Mamuju, tapi nyatanya malah pegawai BKD yang bolak-balik ke hotel mengantarkan dokumen yang dibutuhkan auditornya,"cetusnya.
Kejadian ini, lanjut Salim, akan menjadi celah untuk manipulasi data. Sebab, bisa saja data yang disodorkan itu sudah diatur BKD. Akan berbeda hasilnya kalau auditor BPKP-nya turun langsung ke lapangan.
Alex Litaay, anggota Komisi II juga mengkritisi sikap anggota BPKP yang mundur melakukan audit investigasi karena ditolak daerah. Meskipun dari laporan Kepala BPKP Mardiasmo hanya satu daerah saja yang menolak yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, namun bagi Alex, sikap auditor yang memilih pulang bukan merupakan sikap seorang abdi masyarakat.
"Kok bisa menyerah gitu, mau jadi apa negara kita kalau mental aparatur lembek. Inikan negara hukum, jadi tidak boleh takut sama ancaman kayak itu," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bantu Korban Banjir Jangan Dipolitisasi
Redaktur : Tim Redaksi