jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin menerima penghargaan dengan kategori Excellence In Empowering Local Representatives for Equality pada acara Repnas National Conference & Awarding Night: Energi Mandiri - Ekonomi Berdikari, yang diadakan di Auditorium Menara Bank Mega, Senin (14/10/2024).
Dalam keynote speech-nya, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menekankan pentingnya kemandirian energi sebagai kunci untuk mencapai ekonomi yang berdikari.
BACA JUGA: Dijamu Khusus Oleh Dubes Arab Saudi, Sultan Bahas Kualitas Penyelenggaraan Haji
Menurut Sultan, kemandirian energi merupakan salah satu faktor utama dalam memastikan stabilitas ekonomi nasional.
Terlebih lagi, di Indonesia, konsumsi energi secara keseluruhan masih terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 5,6 persen per tahun
BACA JUGA: Hadiri Peringatan HUT ke-79 TNI, Sultan: Bangga Melihat Kemajuan Alutsista TNI
“Sebagai negara net oil importer atau negara dengan jumlah impor minyak lebih tinggi daripada ekspor, Indonesia perlu memastikan ketersediaan energi murah yang cukup sebagai bahan bakar mesin ekonomi nasional,” ujar Sultan dalam acara yang juga dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan sejumlah anggota DPD RI ini.
Menurut Sultan, untuk mewujudkan kemandirian energi, pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan jangka panjang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya inflasi energi dan pangan.
BACA JUGA: Sultan Merinding Dengar Janji Prabowo
Menurut Sultan, untuk menghadapi ancaman krisis energi, pangan, dan iklim yang semakin nyata, perlu dilakukan diversifikasi sumber energi dengan mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.
“Ini akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah,” tambahnya.
Untuk mempercepat proses diversifikasi energi dan pangan, lanjut Sultan, juga harus dibarengi dengan investasi teknologi yang berkelanjutan.
Menurut Sultan, dalam kebijakan fiskal, pemerintah perlu memberikan fasilitas dan insentif fiskal bagi pemerintah daerah dan pengusaha nasional yang berminat mengembangkan potensi energi baru terbarukan.
Sultan pun juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan insentif fiskal untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.
"Kami di DPD RI mendukung penuh pengembangan biofuel, bioetanol, dan bioavtur untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat,” ucap Sultan yang merupakan Senator dari Provinsi Bengkulu ini.
Dalam rangka mendukung transisi energi, Sultan juga mengungkapkan bahwa DPD RI tengah mengkaji Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim (Green Bill). RUU ini diharapkan menjadi payung hukum bagi agenda transisi energi dan aksi iklim di Indonesia.
“Kami berharap DPR dan pemerintah memberikan kesempatan kepada DPD RI untuk menyusun RUU ini secara komprehensif, sesuai dengan amanah konstitusi, tidak hanya sekedar sebagai pengusul dan membahas RUU pada tingkat pertama saja,” ujarnya.
Selain itu, Sultan juga menyerukan kerja sama lintas sektor dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk memaksimalkan Green Policy dan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dia berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, dapat memaksimalkan basis Green Policy untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercapai kemandirian energi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdikari dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Sultan mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas demokrasi demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Menurutnya, kemandirian ekonomi nasional bergantung pada stabilitas demokrasi.
“Mari kita jaga suasana demokrasi Indonesia dengan mengedepankan semangat gotong royong, musyawarah mufakat, dan kebijaksanaan,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Sultan juga memperkenalkan buku terbarunya berjudul 'Green Democracy’ yang baru saja diluncurkan pada 27 September 2024 lalu.
Buku ini membahas tentang konsep demokrasi yang membawa semangat rekonsiliasi dan persatuan nasional dari semua elemen bangsa.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari