JAKARTA - Puluhan tokoh agama, korban pelanggaran kebebasan beragama dan aktivis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menolak rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan menerima penghargaan World Stateman 2013 dari Appeal of Conscience di New York, akhir Mei 2013. Hal ini diungkapkan melalui aksi damai yang digelar di depan kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta Pusat, Jumat, (10/5).
Aksi ini diikuti oleh Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Sobat KBB), Wahid Institute, Setara Institute, LBH Jakarta, KontraS, Human Rights Working Group (HRWG), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Kelompok Syiah dari Sampang, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta. Mereka membawa sejumlah bendera merah putih dan beberapa foto aksi kekerasan yang terjadi pada kaum minoritas.
Menurut Aktivis ANBTI Nia Sjarifuddin, Presiden harusnya berkaca dulu dengan peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan kelompok intoleransi terhadap kaum minoritas, sebelum menerima penghargaan itu.
" Itu semacam ejekan. Presiden harusnya jujur. Bagaimana dia bisa menerima penghargaan sementara di kakinya masih ada darah dan air mata korban kekerasan terhadap kebebasan beragama," ujar Nia dalam aksi damai itu.
Nia menyatakan korban pelanggaran kebebasan beragama merasa semakin terpuruk setelah tahu Presiden juga menyerahkan penyelesaian kasus kekerasan agama pada pemerintah daerah. Padahal, kata dia, beberapa pemda selama ini justru melanggar konstitusi dan bersikap sewenang-wenang pada kaum minoritas.
"Kami akan lebih bangga jika Presiden tidak berpura-pura seolah negaranya baik-baik saja tanpa kekerasan beragama. Presiden akan terlihat gentleman, jika selesaikan dulu semua kasus yang selama ini dialami para korban," tegas Nia.
Dalam aksi ini, mereka juga memberikan surat kepada Presiden SBY melalui Wantimpres agar dapat membaca keberatan mereka terkait penerimaan penghargaan itu. Aksi ini diakhiri dengan menyanyikan lagu "Satu Nusa, Satu Bangsa" dengan mengibarkan bendera merah putih.
" Presiden jangan hanya melenggang pencitraan di kancah internasional, dan melupakan usaha kami yang selama ini ingin mendapatkan hak untuk menjalankan keyakinan kaum minoritas," tandas Nia. (flo/jpnn)
Aksi ini diikuti oleh Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Sobat KBB), Wahid Institute, Setara Institute, LBH Jakarta, KontraS, Human Rights Working Group (HRWG), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Kelompok Syiah dari Sampang, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta. Mereka membawa sejumlah bendera merah putih dan beberapa foto aksi kekerasan yang terjadi pada kaum minoritas.
Menurut Aktivis ANBTI Nia Sjarifuddin, Presiden harusnya berkaca dulu dengan peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan kelompok intoleransi terhadap kaum minoritas, sebelum menerima penghargaan itu.
" Itu semacam ejekan. Presiden harusnya jujur. Bagaimana dia bisa menerima penghargaan sementara di kakinya masih ada darah dan air mata korban kekerasan terhadap kebebasan beragama," ujar Nia dalam aksi damai itu.
Nia menyatakan korban pelanggaran kebebasan beragama merasa semakin terpuruk setelah tahu Presiden juga menyerahkan penyelesaian kasus kekerasan agama pada pemerintah daerah. Padahal, kata dia, beberapa pemda selama ini justru melanggar konstitusi dan bersikap sewenang-wenang pada kaum minoritas.
"Kami akan lebih bangga jika Presiden tidak berpura-pura seolah negaranya baik-baik saja tanpa kekerasan beragama. Presiden akan terlihat gentleman, jika selesaikan dulu semua kasus yang selama ini dialami para korban," tegas Nia.
Dalam aksi ini, mereka juga memberikan surat kepada Presiden SBY melalui Wantimpres agar dapat membaca keberatan mereka terkait penerimaan penghargaan itu. Aksi ini diakhiri dengan menyanyikan lagu "Satu Nusa, Satu Bangsa" dengan mengibarkan bendera merah putih.
" Presiden jangan hanya melenggang pencitraan di kancah internasional, dan melupakan usaha kami yang selama ini ingin mendapatkan hak untuk menjalankan keyakinan kaum minoritas," tandas Nia. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Digaji Bukan untuk Mengucapkan Prihatin
Redaktur : Tim Redaksi