Tuntutan pencopotan ini disuarakan lantaran kedua Direktur tersebut bertanggung jawab atas indikasi penyelewengan pada proyek pembangunan pelabuhan yang dilaksanakan oleh PT Tobe Indah dan PT Putri Salju dalam membangun Pelabuhan Sangatta, Kutai Timur, Pelabuhan Tanjung Redeb dan Pelabuhan Tanah Tidung.
"Dalam ketiga pekerjaan tersebut diduga terjadi indikasi KKN, karena dari sekian banyak pendaftar namun hanya 2 perusahaan ini saja yang keluar sebagai pemenang dalam 3 pelabuhan tersebut," kata Presidum KAMERAD, Haris Pertama dalam orasinya, Rabu (29/8).
Haris menuding ada persekongkolan monopoli busuk antara pemenang tender dengan panitia lelang. Kata dia, bila ditelusuri ada ikut campur dari Dirjen Hubla dan Direktur Pelabuhan dan Pengerukan. "Kedua PT tersebut memenangkan proyek dengan anggaran PT Putri Salju sebesar 14 Miliar rupiah, dan PT Tobe Indah sebesar 49 miliar," katanya.
Karenanya, Kamerad mendesak Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan untuk membatalkan kontrak kerja dan melakukan pelelangan ulang 3 paket pembangunan pelabuhan tersebut. "Kami juga mendesak kepada KPK untuk memeriksa dan menangkap Dirjen Hubla dan Direktrur Pelabuhan dan Pengerukan karena terindikasi KKN," ujarnya seraya meminta panitia pengadaan lelang diperiksa dan diproses secara hukum.
Massa mencoba merangsek masuk dengan mendorong pagar kantor Kemenhub. Namun, usaha ini dapat digagalkan oleh aparat. Setelah beberapa jam melakukan orasi, massa membuarkan diri dan melanjutkan aksinya di KPK. Tentu ini bukan kali pertama mereka melakukan aksi. "Jika menteri dan KPK diam, kami akan akan terus melakukan aksi ini, sampai KPK menangkap dua pejabat tersebut," ancamnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hujan 2 Jam, Samarinda Banjir
Redaktur : Tim Redaksi