jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan perbedaan pendapat terhadap setiap kebijakan akan selalu ada dan harus diberi tempat dalam demokrasi.
Namun, Imron mengingatkan agar perbedaan pendapat tersebut sebaiknya disalurkan melalui perangkat demokrasi yang memang tersedia.
BACA JUGA: Putus Hubungan dengan Anak Sambung, Ririn Dwi Ariyanti: Aku Mau Ada di Hidup Anak Ini
“Perbedaan pendapat atas penyesuaian harga BBM tersebut sebaiknya disalurkan via perangkat demokrasi yang tersedia, yaitu parpol, DPR, atau media massa. Aksi anarkis hanya mempersulit keadaan rakyat," ujar Imron, Jumat (9/9).
Terkait substansi kebijakan penyesuaian harga BBM, menurut Imron Cotan bisa dipahami dengan melihat situasi geopolitik global, yang belum menunjukkan arah yang jelas karena konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda.
BACA JUGA: BLT untuk Masyarakat Harus Tepat Sasaran, BEM Nusantara Bakal Kawal Terus
Langkah penyesuaian harga energi telah diambil sebagian besar negara di dunia, sehingga langkah Indonesia saat ini sebenarnya wajar dan memiliki alasan yang kuat.
"Penyesuaian harga BBM adalah wajar dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, sejalan dengan tantangan ekonomi yang mereka hadapi,” kata Duta Besar RI untuk Australia dan Tiongkok ini.
BACA JUGA: Amalan yang Disarankan Setelah Salat Jumat, Baca 7 Kali, ya
Pemerintah sejauh ini sudah menyiapkan sejumlah program untuk memitigasi potensi risiko dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan dan tak mampu.
Salah satunya adalah penambahan bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun, yang sudah mulai disalurkan sejak awal September ini.(chi/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada