jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengingatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera memperhatikan eskalasi konflik di India, terkait keselamatan dan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI).
Meutya meminta Kemenlu berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di India, untuk mendata dan memastikan keamanan WNI pascabentrokan warga yang menolak Undang-Undang Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act/ CAA) yang dianggap antiMuslim.
BACA JUGA: Kiai Maruf: Konflik Global Tak Selesai dengan Pendekatan Politik dan Militer
“Yang paling utama didata dulu semua. kemudian diperiksa satu-satu bagaimana kondisi dari warga negara kita. Kami meminta Kemlu segera berkoordinasi dengan perwakilan kita di sana,” kata Meutya di kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Jumat (28/2).
Bagi Meutya, kerusuhan di India yang berujung pada tewasnya sejumlah orang, merupakan persoalan kemanusiaan yang serius.
BACA JUGA: Kerusuhan SARA Pecah di India, PBNU: Mayoritas Muslim Harus Jadi Teladan
"Jika memang eskalasi meningkat, apa perlu dipulangkan atau bagaimana? Tentu kita perlu berkoordinasi dengan Kedutaan kita di sana," kata Meutya.
Menurut dia, sikap Komisi I DPR RI jelas, kalau untuk perlindungan WNI tetap menjadi hal yang paling diutamakan. Karena itu, ia meminta pemerintah melalui Kemenlu selalu mengikuti segala bentuk eskalasi yang terjadi di India.
BACA JUGA: Segera Melantai di Indonesia, Ini Bocoran Sosok MG ZS Rival Honda HR-V
"Apabila perlu dilakukan pemulangan dan lain-lain, maka perlu dipertimbangkan bagaimana teknis pemulangannya nanti," tandas Meutya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha