jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil mengusulkan adanya sistem hadiah dan hukuman setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali diterapkan.
Sebagai contoh, bagi daerah yang sukses menekan angka penularan COVID-19 perlu menerima penghargaan atau reward.
BACA JUGA: Tekan Penyebaran Covid-19, Publik Harus Dukung PPKM Jawa-Bali
Sementara hukuman atau punishment menanti untuk daerah yang gagal menurunkan penularan virus Corona selama PPKM di Jawa-Bali pada 11-25 Januari.
"Jika ada kawasan yang dari pemerintahan daerah dan warganya taat protokol serta berhasil menurunkan persebaran COVID-19, harus diapresiasi, sedangkan mereka yang melanggar aturan harus ada konsekuensi berupa denda atau hal lain yang mengikat," kata Gus Nabil di Jakarta, Jumat (8/1).
BACA JUGA: Irma Suryani: Biarkan RS Swasta Ikut Menyediakan Vaksinasi Covid-19
Gus Nabil merasa pemerintah telah melakukan langkah tepat untuk memberlakukan PPKM alias PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Pasalnya, beberapa kebijakan serupa terbukti mampu menurunkan tingkat kerumunan massa.
"Tentu saja ini merupakan keseriusan pemerintah untuk terus menerapkan kebijakan adaptif di tengah pandemi," beber legislator PDI Perjuangan ini.
BACA JUGA: Ruhut Komentari Bu Risma, Bilang Ada yang Jadi Gubernur karena SARA
Sementara itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah fokus terhadap sektor kesehatan setelah mengeluarkan kebijakan PPKM di Jawa-Bali.
Contohnya, kata Netty, pemerintah menjadikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai panglima dalam penanganan pandemi.
"Fokus pada penanganan COVID-19 dengan menjadikan sistem kesehatan sebagai basis kebijakan. Beri otoritas pada Kemenkes RI untuk menjadi leading sector," ucap Netty.
Sejalan dengan itu, lakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 3T, kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, serta obat-obatan yang diperlukan dalam penanganan COVID-19.
Selain itu, Netty meminta pemerintah segera menurunkan angka positif aktif selama kebijakan PPKM Jawa-Bali diberlakukan. Caranya dengan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan terjangkau.
Kemudian menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat lebih dari 500 orang nakes (tenaga kesehatan) telah gugur selama pandemi terjadi di Indonesia.
"Pastikan ketersediaan APD dan layanan tes berkala untuk tenaga kesehatan dan keluarganya," pinta Netty.(ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan