JAKARTA - Formulasi baru untuk menentukan standar kelulusan siswa yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terus bergulirSalah satu ketetapan anyar adalah rencana memasukkan akhlak dalam penentuan kelulusan siswa
BACA JUGA: Nilai UAS Kini Disetor ke Pusat
Artinya, jika siswa terlibat kriminalitas atau mendapat penilaian buruk dalam akhlak, siswa itu tidak akan diluluskan"Walaupun nilainya 10, jika nilai akhlaknya tidak memenuhi kriteria, siswa tidak diluluskan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas Mansyur Ramli di Jakarta, Selasa (14/12).
Ketentuan itu masih digodok pemerintah dan Komisi X DPR untuk bisa digunakan mulai 2011
BACA JUGA: Tolak Hasil Unas Jadi Acuan Masuk PTN
Pemerintah menyatakan, kelulusan siswa akan dilihat dari hasil penggabungan nilai unas, ujian akhir sekolah (UAS), ketuntasan belajar mengajar, dan akhlakBACA JUGA: Berharap Tidak Ada Kontroversi Unas Lagi
Karena itu, ini bukan sekadar tentang nilai," katanya.Pemerintah juga mengusulkan enam mata pelajaran untuk diujikan dalam unas dan enam mata pelajaran melalui UASHasil unas dan UAS akan digabung, lalu dibagi dua untuk menentukan nilai kelulusan siswaTapi, faktor lain, termasuk akhlak, akan mendapat bobot yang juga bisa mengurangi nilai yang sudah dihitung tersebut.
Dengan prinsip itu, hasil unas bisa dipakai untuk melaju ke jenjang berikutnyaHasil unas sekolah dasar (SD) bisa dipakai untuk masuk ke SMPBegitu pula, hasil ujian unas SMP dipakai untuk masuk ke SMAYang terakhir, nilai unas SMA bisa digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN)"Tujuannya, memberikan kesempatan kepada yang berekonomi lemah," jelasnya.
Mendiknas Muhammad Nuh ketika dihubungi menambahkan bahwa kesempatan siswa miskin untuk bisa akses ke PTN itu didasarkan pada PP No 60 Tahun 2010Dari PP itu, tahun depan minimal 60 persen PTN harus menjaring mahasiswa melalui seleksi masuk PTN nasional"Jadi, ada integrasi wilayah dan intervensi sosial kepada siswa miskin agar PTN menerima mereka dengan kuota 20 persen," paparnya.
Mendiknas menyatakan, standar nilai minimal unas untuk tahun depan memiliki bobot lebih besar, 5,5Artinya, untuk menentukan kelulusan, siswa bisa memiliki dua mata pelajaran dengan nilai minimum 4, tapi empat mata pelajaran lain harus memiliki nilai di atas 4,25Dengan penurunan bobot tersebut, tingkat kelulusan diharapkan meningkat drastis dan ujian ulangan tidak perlu diadakan karena dinilai mubazir.
Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar mengatakan, pelaksanaan unas dengan formulasi lama tidak adil untuk siswaSebab, kondisi sekolah-sekolah di berbagai wilayah Indonesia tidak samaBahkan, banyak sekolah yang masih masuk dalam kategori standar pelayanan minimal"Standarnya harus dibuat tidak ketat, tapi juga tidak longgar karena menyangkut kebutuhan siswa nasional dari berbagai daerah dan kondisi pengajaran," katanya.
Panitia Kerja Unas DPR belum 100 persen sepakat dengan usul KemendiknasAlasannya, pemerintah hanya melihat enam mata pelajaran dengan penggabungan UAS dan unasKarena itu, panja mengusulkan agar pemerintah memperluas klasifikasi unas dengan 13 mata pelajaranMenurut dia, 13 mata pelajaran diujikan dalam UAS untuk faktor keadilan
Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengungkapkan, formula baru dalam menentukan kelulusan siswa terlalu rumitJika diberlakukan, tugas menyusun ketentuan kelulusan di sekolah-sekolah sulit dilakukanSebab, untuk menentukan kelulusan, hasil nilai rapor siswa per semester harus dihitung dan semua hasil tersebut dijumlahkan"Dengan penjumlahan nilai rapor, ada kecenderungan siswa untuk tidak lulus semua atau justru lulus semua," katanya.
Menurut Darmaningtyas, kemungkinan siswa lulus semua akan terjadi jika sejak kelas 1?3 siswa memiliki nilai rapor di atas rata-rata, UAS yang bagus, dan unas yang bagusTapi, jika siswa pernah tidak naik kelas atau jika prestasinya turun dalam satu-dua semester, potensi tidak lulus akan tinggi"Jika ini berlaku surut dan diberlakukan mulai 2011, saya yakin akan banyak siswa yang tidak lulus," tandasnya(zul/c7/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Kesulitan Tetapkan Bobot Kelulusan Unas
Redaktur : Tim Redaksi