jpnn.com - GAMBIR – Pengelolaan terminal kota di Jakarta diakui masih amburadul. Banyak potensi pemasukan yang belum dikelola secara modern. Akibatnya, kebocoran masih saja terjadi pada sektor penerimaan retribusi. Untuk menutup celah ’’permainan’’ itu, pengelolaan terminal akan diserahkan kepada pihak swasta.
Diduga, retribusi tempat usaha pedagang dan bisnis lain di dalam area terminal banyak masuk ke kantong pribadi. Akibatnya, setoran PAD tidak pernah naik selama tiga tahun terakhir. Hal itu diakui Kepala UPT Terminal, Anton Parura.
BACA JUGA: Pembangunan GSW Menuai Protes
’’Pemasukan tiap tahun dari 23 terminal tersebut cuma Rp 3 miliar. Harusnya bisa lebih. Tetapi, terlalu banyak yang menggantungkan hidup di dalam terminal,’’ ujarnya.
Namun, pihaknya tidak mengetahui pasti penyebab stagnannya retribusi terminal. Ironisnya, pengeluaran seluruh biaya UP Terminal selalu lebih tinggi daripada pemasukan. ’’Jadi enggak seimbang kalau kami membandingkannya,’’ ujar pria yang baru 4 bulan menjabat tersebut.
BACA JUGA: Stand Up Comedy Balas Bully Bekasi
Untuk meminimalkan kebocoran, pemprov berencana menyerahkan pengelolaan terminal kepada pihak ketiga. Investor swasta akan ditugasi mengelola sektor bisnis di terminal. Tugas itu termasuk pemeliharaan, pengelolaan kebersihan, dan keamanan terminal. ’’Nah, kami sendiri nanti hanya mengurusi keluar masuk kendaraan di terminal dan menjaga kelancaran lalu lintas di luar terminal,’’ ujarnya.
Selain itu, sesuai rencana kerja, Terminal Rawamangun menjadi pilot project swastanisasi. Targetnya, pada 2015, terminal tersebut dikelola swasta. Namun, hingga kini, belum ada investor yang menangkap peluang investasi itu. Dia yakin pengelolaan terminal akan semakin modern setelah di-handle pihak swasta. ’’Kami berharap pengelolaannya bisa seperti airport,’’ ujarnya.
BACA JUGA: Bekasi Jadi Buah Bibir di Media Sosial
Dikonfirmasi, Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Emanuel Kristanto menambahkan, swastanisasi pengelolaan terminal tidak memengaruhi pengaturan trayek bus dalam maupun antarkota. ’’Kami sih ikut aja. Kecuali kalau ada kebijakan pembatasan trayek angkutan yang masuk terminal, baru ada penyesuaian,’’ ujarnya.
Sementara itu, PT Transportasi Jakarta disebut-sebut bakal mendapatkan tugas tambahan untuk mengelola terminal. BUMD tersebut digadang-gadang mampu memodernisasi pengelolaan 23 terminal itu.
Tetapi, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih mengaku belum ditugasi Gubernur. Yang ada hanya tugas untuk melakukan studi pengelolaan angkutan umum terintegrasi busway di seluruh DKI. (bad/co2/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pulang Melayat Suprihatini jadi Mayat
Redaktur : Tim Redaksi