jpnn.com - JAKARTA--Staf khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) bidang Komunikasi dan Sosial Politik M Fariza Y Irawady menyatakan, untuk memverifikasi honorer kategori dua (K2) tidak perlu membutuhkan dana puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Cukup dengan dana belasan miliar, seluruh honorer K2 sudah bisa terverifikasi.
"Buat apa dana banyak-banyak, kalau hanya verifikasi saja. Kami sudah ajukan ke DPR dana verifikasi cukup 16 miliar saja," kata Caca, sapaan akrabnya, kepada JPNN, Rabu (23/9).
BACA JUGA: Haha...Saat Sidang di Kursi Roda, begitu Divonis Ringan Langsung Berdiri
Pembiayaan Rp 16 miliar ini, menurut Caca, sudah termasuk dengan kunjungan tim verifikasi ke daerah-daerah. Untuk daerah yang sudah ada BPKP, verifikasi dilakukan oleh petugas (BPKP) setempat.
"Ini semangatnya kan efisiensi. Jadi jangan sampai anggaran terbuang banyak hanya untuk verifikasi data saja," tegasnya.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Lantik Kepala LAN
Dia pun menyatakan keyakinannya, petugas verval tidak bisa dipengaruhi siapapun. Sebab, sudah ada SOP yang mengikat tim. (esy/jpnn)
BACA JUGA: PNS dari Honorer K2 Harus Dididik Lagi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tjahjo: Kami Ingat Semangat Juangmu dan Pembelaan di Persidangan
Redaktur : Tim Redaksi