Ternyata, IHT Lebih Tinggi Sumbangan Pajaknya Dibanding Freeport

Senin, 30 November 2015 – 17:13 WIB
Ternyata, IHT Lebih Tinggi Sumbangan Pajaknya Dibanding Freeport.

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat ekonomi politik, Riza Damanik mengatakan keberadaan Freeport ternyata tidak begitu besar memberikan kontribusi bagi pendapatan bagi negara.

Dalam dengar pendapat di DPR terungkap bahwa selama kurun empat tahun belakangan ini, setor ke pemerintah berupa pajak, royalty, dan dividen sebesar Rp 487 triliun atau hanya sebesar Rp 122 triliun saja per tahun.

BACA JUGA: APBN 2016, Tak Menyentuh Pembangunan Nasional Di Banten

“Inilah ironisnya. Industri Hasil Tembakau mampu bayar cukai Rp 131 triliun dan kalau digabung dengan pajak-pajak lainnya, bisa mencapai Rp 200 triliun. Sementara Freeport hanya Rp 122 triliun per tahun. Itupun kalau dibandingkan kerusakan alam yang terjadi akibat penambangan, tentu tidak sebanding,” kata Reza menggapi polemik Freeport saat dihubungi wartawan, Minggu (29/11).

Riza lantas mengingatkan pemerintah untuk tidak menghabiskan energi hanya persoalan Freeport, tapi juga fokus ke sektor industri perkebunan dan pertanian.

BACA JUGA: Pengumuman! Mulai Besok, AirAsia Pindah ke Terminal I

Alasannya, sektor pertambangan jelas tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan perkebunan dan pertanian.

“Inilah bedanya dengan sektor perkebunan, misalnya IHT yang mampu menyerap hingga 6 juta pekerja langsung dan jutaan orang yang terkait di dalamnya,” kata Riza.

BACA JUGA: Kabar Baik bagi Pelanggan Listrik Non-Subsidi

Dengan data kontribusi besar dari sektor IHT, Riza menegaskan, pemerintah jangan lagi melulu mengedepankan industri ekstraktif seperti Freeport. Karena notabene Freeport hanya memperparah ketimpangan ekonomi, terutama di Papua.

“Dan Freeport justru melanggengkan hal itu,” katanya

Ia mengingatkan, orientasi ekonomi pemerintah harus menyasar hajat hidup orang banyak dan berbasis ekonomi berkelanjutan bukan semata kepentingan lima tahunan.

Kemudian, setiap kebijakan regulasi yang dikeluarkan pemerintah seperti kebijakan cukai harus selalu memperhatikan kemampuan dan daya dukung industri dan tidak boleh semata mengedepankan kepentingan jangka pendek.

"Juga harus ada perombakan di sektor perbankan. Mobilisasi finansial perbankan melulu ke sektor ekstraktif. Ini harus ubah ke sektor perkebunaan, peternakan, dan UMKM karena para krediturnya tidak akan kabur ke Singapura," pungkasnya. (jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ternyata, Penjualan Xenia per Bulan Segini


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler