jpnn.com, SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Juni 2022 lalu. Berdasarkan data tersebut, angka infasi Jateng turun 0,69 persen dari bulan sebelumnya 4,97 persen menjadi 4,28 persen.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membeberkan cara mereka menurunkan angka inflasi itu. Mulai dari optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan komunikasi intens dengan Bank Indonesia (BI).
BACA JUGA: Ribuan Santri dan Ustaz Bumi Silampari Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
“Teman-teman di tim pengendali inflasi, TPID, kami minta untuk berjaga-jaga. Kami dengan Bank Indonesia selalu komunikasi dan kemudian indikator yang menurunkan inflasi betul kami pelototi," kata Ganjar dalam siaran persnya, Rabu (3/8).
Ganjar mengatakan pihaknya mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jateng melakukan intervensi terkait pengendalian harga komoditas. Khususnya cabai dan bawang merah, sehingga harganya di pasaran tidak naik.
BACA JUGA: Ganjar Bakal Tingkatkan Simulasi Haji untuk Jemaah Asal Jawa Tengah
Selain itu, Ganjar menyebut Pemprov Jateng turut berupaya mengendalikan harga bawang putih untuk menekan inflasi. Pasalnya, harga bawang putih di Jateng rentan naik lantaran angka produksi masih cukup rendah.
"Karena itu, Jumat kami akan datang ke Tegal. Kami kerja sama juga dengan BI. Di sana akan kami dorong peningkatan produk bawang putih karena komoditas ini rentan,” kata dia.
BACA JUGA: Doa Ganjar Pranowo untuk Kontingan Indonesia di ASEAN Para Games 2022
Untuk mengakomodir semua upaya itu, Ganjar mengatakan pihaknya sudah memiliki aplikasi yang bisa memberikan data informasi harga komoditas.
“Kami punya kok sistem informasi harga komoditi menggunakan aplikasi. Saya minta kawan-kawan di kabupaten, kota, dan dinas terkait update terus data itu agar kami bisa tahu," tuturnya.
"Jadi, tidak hanya di hilir di harga saja, tetapi suplai juga kami hitung. Kami cepat komunikasi ke pemerintah daerah tetangga kiri kanan atau penghasil, sehingga kami bisa cepat,” sambung Ganjar.
Oleh sebab itu, Ganjar mengatakan pemerintah daerah mesti terus menyiapkan diri dan terus melakukan pengawasan. Terlebih lagi, kata Ganjar, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah memberikan amanah kepada daerah.
"Pak Presiden pernah memberikan perintah kepada kami agar daerah jangan ragu untuk mengintervensi. Maka butuh regulasi-regulasi yang kami perbaiki agar dalam situasi yang tidak pasti ini diharapkan daerah meresponsnya cepat," pungkas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ganjar: Pembangunan Desa Wisata Demi Kembangkan Ekonomi Daerah
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan