jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot mengaku tidak menyangka Konsep Merdeka Belajar yang digaungkan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bukan merupakan pemikiran mantan bos GoJek tersebut.
Sampai saat ini Komisi X belum menyetujui konsep Merdeka Belajar yang disodorkan Nadiem pada awal November 2019 itu.
BACA JUGA: Najelaa Shihab: Saya Dekat dengan Mas Nadiem Sejak Lama
"Jadi pada awal November 2019, Mas Nadiem menyampaikan konsep Merdeka Belajar. Dan, sampai hari ini, kami masih mempelajari dan mendalami konsep-konsep tersebut termasuk juga Kampus Merdeka yang disampaikan Mas Nadiem ketika pertama kali raker dengan Komisi X," terang Adrianus dalam diskusi daring yang dibesut Vox Point Indonesia baru-baru ini.
Politikus Fraksi Partai Golkar ini mengaku kaget begitu tahu konsep Merdeka Belajar ini sudah didaftarkan sebagai merek dagang dari perusahaan pendidikan milik Najelaa Shihab (PT Sekolah Cikal).
BACA JUGA: Komisi X Bakal Cecar Nadiem Makarim dan Najelaa Shihab soal Merdeka Belajar
Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot dalam diskusi daring. Foto: tangkapan layar/mesya
Apalagi dalam beberapa kali raker, Nadiem tidak pernah mengungkapkan hal tersebut.
BACA JUGA: Akui PJJ Kurang Efektif, Mendikbud Nadiem tak Akan Permanenkan
"Memang waktu pertama kali diungkapkan Mas Nadiem soal Merdeka Belajar kami sudah meminta agar Kemendikbud membuat blueprint-nya. Dibuatkan roadmap pendidikan seperti apa. Dikasih Mas Nadiem dalam raker baru-baru ini," terangnya
Dia menegaskan, bila pemerintah berniat mematenkan Merdeka Belajar atau jadi merek dagang perusahaan pendidkan swasta nasional, harusnya didiskusikan dulu dengan Komisi X DPR RI.
Sebab, pendidikan adalah tugas utama negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Bagaimana nanti kalau misalnya urusan urusan pendidikan terutama terkait dengan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan seterusnya dikendalikan perusahaan swasta.
Tentunya itu akan sangat janggal karena berkaitan dengan anggaran negara.
"Mas Nadiem harus menjelaskan ini kepada Komisi X DPR agar tidak menjadi kabar sumir. Apalagi Komisi X belum memberikan persetujuan tentang Konsep Merdeka Belajar yang ternyata sudah dilaksanakan sejak dulu oleh Taman Siswa," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad