jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa ternyata para elite partai Koalisi Merah Putih (KMP) kecewa pada Presiden Joko Widodo.
Penyebabnya, upaya partai-partai pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2014 menciptakan kondusifitas politik selama 8 bulan. Namun hal itu tidak dimanfaatkan Jokowi untuk melahirkan kebijakan pro rakyat.
BACA JUGA: Nasib Puluhan Ribu Penyuluh Pertanian tak Jelas
Kekecewaan ini menurut Muzani terungkap dalam rapat terakhir KMP minggu lalu bersama Ketum Golkar Aburizal Bakrie dkk. Bahwa KMP menyayangkan karena Jokowi tidak memanfaatkan momentum kondusifitas politik yang dibangun bersama-sama KMP tidak dimanfaatkan dengan baik.
"KMP ikut mendorong supaya kondusif, ikut berikan support terhadap pemerintahan Jokowi. KMP menjaga dan menahan diri kemungkinan terjadinya kegaduhan politik. Tapi momentum itu tidak dimanfaatkan maksimal dengan menciptakan kebijakan pro rakyat yang dijanjikannya sendiri saat kampanye," kata Muzani, di sela-sela buka bersama Fraksi Gerindra dengan anak yatim di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (3/7).
BACA JUGA: Ketua DPR Buka Rakernas KNPI versi Pengurus Tandingan
Justri yang terjadi, lanjut Ketua Fraksi Gerindra DPR ini, pertumbunuhan ekonomi sulit dilakukan. Kemudian kurs rupiah makin lemah dilevel Rp 13 ribu lebih. Angka ini mengalami kenaikan hampir Rp 4 ribu dibanding awal-awal Jokowi memerintah.
"Artinya ada ketidakstabilan, harga tinggi, tingkat kebutuhan tidak terpenuhi. Ancaman pada kesehatan, pdd dan macam-macam. Ini yang disayangkan KMP. Jokowi justru mengambil kebijakan kontraproduktif, BBM dinaikan," jelasnya.
BACA JUGA: Politikus NasDem Ikut Kritisi PP JHT
Parahnya lagi, kelebihan subsidi BBM yang dulu dijanjikan Presiden Jokowi untuk sektor produktif tidak kelihatan sampai sekarang ini. "Sektor produktif apa sekarang yang dibangun?" tandasnya mempertanyakan.
Karena itu, Gerindra menilai upaya reshufle yang direncanakan Presiden Jokowi menurutnya bisa jadi sebuah solusi untuk permasalahan kabinet. Apalagi dia melihat koordinasi antar menteri jalan sendiri-sendiri.
"Kalau bicara reshufle, itu terserah Presiden. Kalau kinerja menteri kami lihat koordinasi tidak jalan. Barangkali reshufle ini jadi jalan keluar," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP: Ini Pembunuhan Massal Buruh
Redaktur : Tim Redaksi