jpnn.com, JAKARTA - Iklan pembangunan bendungan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditayangkan di bioskop-bioskop menuai kritikan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta iklan itu disetop. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menolak.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan, humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan kinerja pemerintahan. Namun, Hidayat mengingatkan pemerintah dalam konteks ini bukan hanya Jokowi saja.
BACA JUGA: Buat yang Sebal sama Iklan Jokowi di Bioskop, Baca nih
Kinerja Kemenkominfo pun perlu disampaikan ke publik. “Tapi, kok bukan kerja Kemenkominfo yang disampaikan, malah kerja yang kemudian bisa menimbulkan tafsir bahwa ini menjelang pilpres dan kemudian bisa ditafsirkan,” kata Hidayat kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).
Dia mengatakan, sebelum Fadli Zon, iklan tersebut sudah terlebih dahulu dikomentari warga yang nonton film di bioskop. Warga merasa menit pertamanya menonton terganggu karena diambil oleh iklan.
BACA JUGA: Berita Terbaru soal Kampanye Terselubung Jokowi di Bioskop
Oleh karena itu, Hidayat mengatakan, akan lebih elegan jika pemerintah ingin menyampaikan programnya mencari tempat-tempat yang rakyat tidak harus membayar. Misalnya, membuat baliho, atau menyampaikan program-program di televisi milik pemerintah seperti TVRI.
“Ini tempat di mana pemerintah wajar menyampaikan kinerjanya. Tapi kalau di tempat publik yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tempat swasta di mana rakyat membayar, ya sebaiknya pemerintah tidak melakukan sosialisasi itu,” kata Hidayat.
BACA JUGA: Fadli Zon Malu Dengar Pidato Jokowi di Korea
Wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, kalaupun niatnya sosialisasi, tentu tidak hanya dilakukan sekarang saja. Tapi, seharusnya sosialisasi dilakukan sejak dulu. “Karena kan kinerja setiap hari, bukan hanya menjelang pemilu,” ungkap Hidayat.
Hidayat setuju jika iklan semacam itu di bioskop dicopot saja karena tidak menghadirkan simpati dari masyarakat kepada pemerintah. Justru, kata Hidayat, iklan ini bisa bermakna kampanye negatif. “Kalau pemerintah memahami ini negative campaign, lah buat apa dilanjutkan?” katanya.
Dia mengatakan, meskipun dalam iklan itu Jokowi sebagai kepala negara, tapi siapa yang tidak tahu bahwa presiden maju lagi sebagai capres 2019.
“Ini bukan saya ya (komentar), itu netizen yang mengomentari. Dia saja yang bukan politisi menganggap begitu, bagaimana dengan politisi coba?” tutup Hidayat. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Dianggap Kampanye Terselubung di Bioskop
Redaktur & Reporter : Boy