JAKARTA - Temuan kunci jawaban (Ujian Nasional) Unas mata pelajaran (mapel) matematika untuk jenjang SMP/sederajat yang bernomor seri identik dengan naskah soal, terancam menguap begitu saja. Karena data pelapor kurang komplit, sampai sekarang bocoran kunci itu belum bisa dicocokkan dengan kunci asli yang dipegang pemerintah.
Upaya pengusutan yang berjalan lambat layaknya siput ini, disampaikan oleh jajaran Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Kepala Kapuspendik Hari Setiabudi di Jakarta kemarin (29/4) menuturkan, tindak lanjut laporan masyarakat terkait laporan unas itu memiliki SOP (Standard Operational Procedure) sendiri.
SOP penanganan atau penindaklanjutan aduan pelanggaran unas ini ditetapkan oleh tim di Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Kemendikbud. "Pada intinya, laporan bocoran soal unas matematika di Jabodetabek itu belum sesuai dengan SOP. Masih ada yang kurang," urai Hari. Kekurangan yang dimaksud adalah, pelapor tidak menyampaikan TKP dan pelaku atau pelapor hingga di tingkat sekolah.
Seperti diketahui bocoran kunci jawaban unas matematika ini ditemukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Bocoran ini menyita pertahian Kemendikbud karena memiliki kombinasi nomor seri atau kode yang identik dengan nomor seri atau kode soal ujian. Kunci jawaban yang kini dipegang ICW itu memiliki nomor seri A69, B71, C86, D45, dan E57.
Mendikbud Mohammad Nuh menuturkan, memang benar kombinasi nomor seri lembar soal unas resmi terdiri dari huruf-angka-angka. Jika memang kunci yang ditemukan ICW itu benar, jajaran Kemendikbud siap mengulang unas matematik di kawasan Jabodetabek. Sekaligus bocoran kunci itu digunakan sebagai peluru untuk menembak mafia pembocor soal unas.
Lebih lanjut Hari mengatakan, laporan atau pengaduan pelanggaran unas sulit ditelusuri jika pengadu hanya mengatakan pelanggaran terjadi di salah satu subrayon di kawasan Jabodetabek. Mengingat kawasan ini cukup luas. Yaitu terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Seharusnya harus jelas lokasi kejadian itu, biar mudah ditindaklanjuti," tutur dia.
Seandainya jika laporan teman-teman ICW tadi lengkap, tim dari Puspendik bisa bergerak dalam dua langkah sekaligus. Langkah pertama adalah menerjunkan tim investigasi ke subrayon dan sekolah-sekolah yang ada di bawahnya. Sedangkan langkah kedua adalah, mencocokan kunci jawaban temuan ICW itu dengan kunci jawaban asli yang dipegang pemerintah.
Hari menegaskan, karena laporan ICW tidak menyebut lokasi dan pihak-pihak yang terlibat, maka kedua langkah penanganan tadi belum bisa dijalankan. Dengan kata lain, untuk sementara kasus ini mandeg. Kasus ini bisa dijalankan andaikata ICW bersedia menyebutkan lokasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran kunci jawaban tadi.
Di bagian lain, Ketua Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, pihaknya masih belum bisa memberitahu TKP dan orang-orang yang terlibat dalam peredaran kunci jawaban itu. "Termasuk guru yang memberikan kunci tadi ke kami juga belum bisa kita sampaikan," kata dia.
Alasannya, pihak ICW tidak mau pihak-pihak yang terkait peredaran kunci jawaban itu menjadi korban pengucilan oleh jajaran dinas pendidikan setempat atau bahkan guru-guru dan pimpinan sekolah yang bersangkutan. Seperti lazim terjadi, setiap kali ada guru atau orangtua siswa yang membongkar kasus kebocoran soal unas, peredaran kunci jawaban, atau sontekan massal selalu dikucilkan dan diintimidasi.
Febri mencontohkan, pernah ada guru pembongkar kejahatan unas dari kawasan Aceh yang mendapatkan diskriminasi keras dari pemda setempat. Ujung-ujungnya, setelah diperjuangkan oleh ICW guru tersebut ditarik menjadi pegawai di Kemendikbud. Tetapi, ada kasus-kasus diskriminasi atau pengucilan guru pembongkar kejahatan unas yang sampai sekarang belum tuntas. Misalnya di daerah Garut, Jawa Barat. Menurut Febri, sejumlah guru pembongkar kejahatan unas di daerah tersebut sampai sekarang masih mendapatkan intimidasi.
"Kita sebenarnya bisa mengatakan TKP atau bahkan pihak-pihak yang terlibat," ujar dia. Namun, ICW meminta perjanjian atau semacam kontrak dari Kemendikbud berupa perlindungan jika pihak-pihak yang terkait ini tidak mendapatkan diskriminasi atau intimidasi.
Menurut Febri kontrak perlindungan itu penting. Sebab dalam pengusutan pasi akan dilakukan upaya konfrontasi anatara guru yang melaporkan peredaran kunci jawaban itu dengan kepala sekolah dan jajaran di subrayon. Jika tidak dilindungi, guru ini bisa menjadi bulan-bulanan atasan meraka.
Optimis Pengumuman Berjalan Sesuai Jadwal
Di balik gonjang-ganjing bocornya lembar soal unas matematikan tingkat SMP/sederajat di Jabodetabek, panitia pusat terus menyiapkan scoring ujian. Sampai saat ini, tim di Puspendik Balitbang Kemendikbud belum menemukan ganjalan yang berarti dalam scoring ini.
"Insya"allah tidak ada ganggung yang berarti," tutur Kapuspendik Hari Setiabudi. Dengan kabar tersebut, dia memiliki keyakinan jika hasil unas untuk tingkat SMA/sederajat dan SMP/sederajat bisa diumumkan sesuai jadwal. Yaitu untuk tingkat SMA/sederajat diumumkan pada 26 Mei mendatang. Sedangkan untuk pengumuman hasil unas tingkat SMP/sederajat akan dilaksanakan pada 2 Juni.
Meski belum mendapatkan ganjalan yang berarti, Hari mengatakan proses scoring atau pemindaian lembar jawaban unas jenjang SMA/sederajat belum tuntas 100 persen. Dia mengatakan, masih ada sebagian laporan hasil pemindaian oleh PTN yang masuk ke pihaknya. Sementara untuk laporan hasil pemindaian unas jenjang SMP/sederajat juga masih belum banyak yang masuk ke Puspendik.
Dalam SOP pelaksanaan unas yang diterbitkan BSNP, panitia unas tingkat provinsi diberi waktu melaporkan hasil pemindahai ke pusat hingga 22 Mei (jenjang SMA/sederajat) dan 29 Mei (jenjang SMP/sederajat). (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PT Tak Dilibatkan Awasi Unas SMP
Redaktur : Tim Redaksi