jpnn.com - JAKARTA –Perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 masih berlaku sampai saat ini.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang mengungkap tentang perjanjian tertulis antara tiga tokoh tersebut.
BACA JUGA: Setelah 40 Tahun di Golkar, Pindah ke Nasdem karena Mencintai Anies Baswedan
"Seingat saya memang pernah ada perjanjian itu, itu bisa jadi batu pijakan dan jadi diskusi yang baik karena diskusi-diskusi itu bisa menganalisa bagaimana pembentukan koalisi dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian," kata Sandiaga di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/1).
Sebelumnya, Sandiaga Uno sudah mengungkap soal perjanjian politik tersebut dalam wawancara di kanal YouTube politikus Partai NasDem Akbar Faizal.
BACA JUGA: Info Terbaru untuk yang Penasaran Siapa Pendamping Anies Baswedan, Kemajuan Signifikan
Awalnya Akbar Faisal bertanya soal potongan video pernyataan Anies yang mengaku tak akan maju di Pilpres jika Prabowo juga mencalonkan diri.
Sandiaga menjawab karena ada perjanjian politik antara Prabowo dan Anies Baswedan.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk Para Pendukung Anies Capres 2024, Patut Disyukuri
"Bentuk fisiknya sendiri tentunya perjanjiannya ditandatangani 3 pihak (yaitu) saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraf dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco, jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," jelas Sandiaga.
Fadli Zon saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sedangkan Ahmad Sufmi Dasco menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra.
"Isi perjanjian itu terkait Pilkada DKI 2017. Malam itu kita (Prabowo, Anies, Sandiaga) tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPUD pada September 2016, tapi isinya secara lebih etis disampaikan yang punya kopinya, saya sendiri tidak pegang," ungkap Sandiaga.
Namun, Sandiaga tidak menjelaskan apakah perjanjian tersebut terkait dengan Pilpres 2024 atau lainnya.
"Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan, koalisi waktu itu kan ada Gerindra dan PKS tapi kan paslonnya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo," tambah Sandiaga.
Sandiaga mempersilakan wartawan untuk menanyakan kepada Fadli Zon atau Sufmi Dasco.
"Perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri maka perjanjian itu akan berlaku, tetapi mungkin isinya nanti bisa disampaikan, apalagi sekarang saya sama-sama bertugas di pemerintahan bersama Pak Prabowo, jadi pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias," tutur Sandiaga.
Sandiaga pun menyebut perjanjian tersebut legal dengan dilengkapi meterai.
"Saya sih commit (dengan perjanjian) sampai saat ini, saya tanda tangan dan komitmen dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," ungkap Sandiaga. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu