Ternyata PKS Belum Mantap Jadi Oposisi

Selasa, 02 Juli 2019 – 14:40 WIB
Kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedubes AS di Jakarta, Minggu (10/12). Foto: Ikhsan Prayogi/JawaPos.com

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap resmi menjadi bagian pemerintah atau menjadi oposisi. Sikap resmi PKS itu akan ditentukan melalui sidang majelis syuro sebagai lembaga tertinggi pengambil kebijakan partai.

"Dalam waktu dekat akan dilakukan sidang Majelis Syuro untuk merespon perkembangan politik pasca Pilpres 2019," kata Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS, Suhud Alynudin saat dihubungi awak media, Selasa (2/7).

BACA JUGA: Jadi Oposisi atau Bergabung Koalisi Jokowi? Begini Pernyataan Terbaru Mardani PKS

Suhud menyadari, PKS memiliki kecenderungan menjadi pihak oposisi di pemerintahan periode 2019-2024. Terlebih PKS ialah partai yang sempat tergabung di dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Diketahui koalisi tersebut mengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebagai capres dan cawapres 2019. Prabowo - Sandiaga ialah penantang bagi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pilpres 2019. "Saat ini kami masih tetap dengan sikap semula," ucap dia.

BACA JUGA: Yakinlah, Gerindra akan Tetap Pilih sebagai Oposisi

BACA JUGA: PKS Bertekad Mencegah Eks Pendukung Prabowo Merapat ke Jokowi

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut sidang majelis syuro yang akan menentukan sikap politik partai ke depan. Mardani memperkirakan sidang digelar setelah Hari Raya Idul Adha pada Agustus 2019.

BACA JUGA: Politikus NasDem Sarankan Tiga Partai Ini Tetap Oposisi

"Perkiraan saya, paling lama bakda Iduladha," jelas Mardani kepada wartawan, Selasa (2/7).

Meski begitu, Mardani berharap, sidang majelis syuro partai sesuai dengan harapan pribadinya yakni tak masuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi. PKS diharapkannya setia menjadi oposisi. "Harapan saya istikamah sebagai oposisi," kata Mardani.

Menurut dia, peran menjadi oposisi bukan hal buruk dalam politik. Rakyat banyak diuntungkan dengan kuatnya peran oposisi bagi pemerintah. "Kalau Pak Jokowi punya kebijakan yang lambat, kami mau mempercepat. Nah, yang untung ialah rakyat dan publik itu sendiri," pungkas dia. (mg10/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Arief Poyuono: Banyak yang Ketakutan Gerindra dan PDIP Satu Kubu


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler