Ternyata Presiden Sangat Akomodatif, Masyarakat Tak Ada Alasan Menolak Vaksinasi Covid-19

Rabu, 16 Desember 2020 – 16:10 WIB
Plh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah dan kebijakan Presiden Jokowi menggratiskan vaksin Corona untuk rakyat.

Keputusan Presiden Ketujuh RI ini dinilai Saleh sebagai tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran  Covid-19 di Indonesia. Dia juga berharap kebijakan ini dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi secara massal di Tanah Air.

BACA JUGA: Pengumuman dari Presiden Jokowi: Vaksin COVID-19 Gratis

Terlebih lagi, katanya, aspirasi agar vaksin digratiskan disuarakan secara masif saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menkes Terawan Agus Putranto dan beberapa kementerian/lembaga terkait pada minggu lalu.

"Komisi sembilan menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat waktu itu, hal itu dicantumkan dan disepakati," kata Saleh kepada jpnn.com, Rabu (16/12).

BACA JUGA: Tegas! Presiden Jokowi Pastikan Jadi yang Pertama Divaksinasi

Anggota komisi bidang kesehatan DPR ini pun mengapresiasi karena ternyata aspirasi banyak pihak supaya pemberian vaksin dilakukan secara gratis, didengar oleh Presiden Jokowi.

"Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," tegasnya.

BACA JUGA: Pembenci Jokowi Mendapat Jabatan, Ferdinand Hutahaean Meradang

Agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran.

Termasuk, kata wakil ketua MKD DPR ini, soal keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70 persen dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi.

"Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan Dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," pungkas legislator asal Sumatera Utara ini.(fat/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler