jpnn.com - jpnn.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan, siswa program kesetaraan paket B dan paket C tidak wajib ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
”Jika memang tidak siap UNBK karena sarana-prasarananya belum memadai dan belum sosialisasi, maka Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) pun tidak masalah,” kata Muhadjir seperti diberitakan Radar Malang (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Menteri Tinjau Persiapan Simulasi UNBK
Menurut Prof Muhadjir, tujuan program UNBK paket kesetaraan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pelajar.
”Jadi, program kesetaraan paket B dan paket C juga setidaknya agar mereka bisa melek teknologi atau dapat mengoperasikan komputer,” tambahnya.
BACA JUGA: Miris! SMA Negeri tak Punya Meja Kursi
Menanggapi pernyataan Mendikbud tersebut, Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Nur Rokhman menyambuat baik.
Sebab, dia mengakui adanya keberatan pelaksanaan UNBK untuk program paket kesetaraan paket B dan paket C.
BACA JUGA: 3 Fokus Kemendikbud untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan
Sebab, tidak semua PKBM memiliki fasilitas komputer dan server.
”Jangankan fasilitas komputer, terkadang gedung saja masih tidak punya,” bebernya pada Jawa Pos Radar Malang, kemarin (26/2).
Dia menilai, informasi soal dorongan UNBK untuk program paket kesetaraan terkesan mendadak.
Apalagi, dari Direktorat Jendral Keaksaraan dan Kesetaraan Kemendikbud langsung melakukan plotting pelaksanaan UNBK program kesetaraan dengan sekolah terdekat. ”Seharusnya, ada sosialisasi terlebih dahulu, baru kita pahami dan ambil tindakan untuk UNBK,” jelas pria yang juga menjabat sebagai ketua PKBM Ki Hajar Dewantoro itu.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang tidak mempermasalahkan soal ketidaksiapan pelaksanaan UNBK program kesetaraan paket B dan paket C.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Suyitno menyatakan, jika PKBM memang belum siap untuk UNBK, maka segera berkirim surat keberatan.
Kemudian, surat tersebut akan diteruskan pihaknya untuk disampaikan pada Ditjen Keaksaraan dan Kesetaraan.
”Minimal, dalam minggu ini, kami tunggu surat penyataan tidak sanggup UNBK,” bebernya.
Pernyataan tidak siap UNBK tersebut sebetulnya sudah diketahui pihak Disdik Kota Malang.
Namun, Suyitno menyatakan, belum ada tindak lanjut untuk melayangkan surat keberatan.
”Untuk menyelesaikan persiapan UN tersebut, minggu ini, akan mengadakan kumpul dengan PKBM,” imbuhnya.
Menurut dia, penerapan UNBK sebetulnya baik. Sebab, kompetensi dunia pendidikan sekarang memang tidak dapat dipisahkan dengan teknologi.
”Ijazah mereka kan setara SMA/SMK. Jadi, minimal mereka harus memiliki kompetensi untuk bisa menggunakan informasi dan teknologi (IT),” tandasnya.
Perlu diketahui, di Kota Malang, ada 10 PKBM dan dua lembaga pondok pesantren (ponpes) yang mengadakan paket kesetaraan paket B dan C.
Untuk PKBM, di antaranya PKBM Srikandi, PKBM Ki Hajar Dewantara, PKBM Kendedes, PKBM Kartini, PKBM S. Supriadi, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), PKBM Al-Khodijah, PKBM Ashabul Hidayah, dan PKBM Zam-Zam. Adapun ponpes adalah Darutta’lim Wad Da’wah dan Ulumussariyah. (kis/c3/lid)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siap-siap, Program Paket C Juga Wajib UNBK
Redaktur & Reporter : Soetomo