jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak ingin mengomentari lebih jauh terkait kisruh kepemimpinan di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pasalnya, di satu sisi ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan masa jabatan pimpinan DPD selama lima tahun. Namun di sisi lain, ada keputusan politik yang menetapkan masa jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun.
BACA JUGA: OSO Bakal Rangkap Jabatan, Ini Reaksi Ketua MPR
Masa jabatan tersebut telah berakhir, hingga kemudian DPD menggelar rapat paripurna pada Senin (3/4) kemarin. Meski rapat berlangsung ricuh, namun akhirnya menetapkan Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi ketua DPD RI. OSO menggantikan Mohammad Saleh.
"Jadi ini kan ada dua (putusan, red). Putusan hukum dan ada putusan politik. Kita lihat saja prosesnya seperti apa," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4).
BACA JUGA: Zulkifli Gelar Rapat Pimpinan MPR Bahas Posisi OSO
Saat ditanya mana putusan yang lebih baik, Zul menyerahkan sepenuhnya pada proses yang berlaku di DPD.
"Kami tidak dalam posisi satu atau dua, serahkan sepenuhnya pada DPD. MPR kan lembaga sendiri, saya tidak bisa ikut campur," ucap Zul.
BACA JUGA: Begini Sikap Peneliti Formappi Terkait Kericuhan di DPD
MPR menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, sangat menghormati DPD. Karena itu berharap kondisi yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
"Kami hormati DPD, mudah-mudahan Pak Oso (Oesman Sapta, red) yang di MPR mewakili DPD, saya percaya bisa menyelesaikan. Saya kan enggak ahli hukum, biarlah DPD," tuturnya.
Saat ditanya terkait status Oso, apakah akan mundur sebagai Wakil Ketua MPR setelah terpilih menjadi Ketua DPD, Zul juga belum dapat memberi informasi lebih lanjut. Dia hanya menyatakan pihaknya berencana menggelar rapat pimpinan Selasa ini.
"Kalau bisa hari ini (rapim MPR, red). Jadi masih proses (apakah Oso mundur, red) kita tunggu saja," pungkas Zul.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oso Pimpin DPD, GKR Hemas Galang Perlawanan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang