MAKASSAR – Pencalonan Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sulawesi Selatan (Sulsel) Adil Patu sebagi calon wali kota (Cawalkot) Makassar dipastikan tak akan berjalan mulus. Anggota DPRD Sulsel ini kini dihadang dengan kasus dugaan penyimpangan keuangan sekolah di SMPN 6 Makassar dan SMAN 1 Makassar yang nilainya mencapai Rp 6 miliar.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Nur Alim Rachim mengakui Adil Patu terkait dengan dugaan penyimpangan dana Rp 6 Miliar ini karena saat itu ia menjabat sebagai ketua komite di kedua sekolah tersebut.
”Sudah ada yang diperiksa. Di antaranya kepala sekolah SMPN 6 Makassar dan Kepsek SMAN 1 Makassar, bendahara serta jajaran komite di kedua sekolah itu,” ujar Nur Alim di Makassar, Kamis (25/4).
Mantan Kasi Intelijen Kejari Parepare itu menyebutkan dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana. Namun, perlu penyelidikan lebih lanjut terhadap orang-orang yang punya kewenangan dalam kasus ini.
”Selain dana sumbangan dari orangtua siswa yang dikumpulkan dan dikelola oleh komite, diduga ada juga penyelewengan dana BOS. Nilainya ratusan juta rupiah,” katanya.
Nur Alim sendiri mengakui sudah memanggil Adil Patu untuk dimintai keterangan. Tapi sejauh ini belum dilakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan mengaku tidak berada di tempat saat dipanggil. ”Kami mendapat pemberitahuan dari pihak Adil Patu tidak bisa datang karena sedang di Jakarta,” ucapnya.
Terpisah, Adil Patu menolak namanya dikaitkan dalam dugaan penyimpanan dana di SMPN 6 Makassar dan SMAN 1 Makassar. Ia mengaku telah dizalimi dan tuduhan itu sarat muatan politis dan berupaya untuk membunuh karir politiknya.
"Kasus ini sengaja diungkit kembali sebagai upaya untuk menjatuhkan reputasi saya menjelang Pilkada September mendatang. Ini sebuah konspirasi,” kata Adil.
Meskipun tuduhan dengan mengaitkan namanya merupakan kekeliruan, namun niat adil untuk bertarung di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Makassar tetap berkobar. Ia berjanji tetap akan maju sebagai calon dengan rencananya akan diusung Gerindra dan PDK. ”Karena tuduhan ini tidak ada dasarnya, saya tidak takut. Saya akan terus lanjut bertarung di Pilkada Kota Makassar,” tegas Adil. (awa/jpnn)
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Nur Alim Rachim mengakui Adil Patu terkait dengan dugaan penyimpangan dana Rp 6 Miliar ini karena saat itu ia menjabat sebagai ketua komite di kedua sekolah tersebut.
”Sudah ada yang diperiksa. Di antaranya kepala sekolah SMPN 6 Makassar dan Kepsek SMAN 1 Makassar, bendahara serta jajaran komite di kedua sekolah itu,” ujar Nur Alim di Makassar, Kamis (25/4).
Mantan Kasi Intelijen Kejari Parepare itu menyebutkan dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana. Namun, perlu penyelidikan lebih lanjut terhadap orang-orang yang punya kewenangan dalam kasus ini.
”Selain dana sumbangan dari orangtua siswa yang dikumpulkan dan dikelola oleh komite, diduga ada juga penyelewengan dana BOS. Nilainya ratusan juta rupiah,” katanya.
Nur Alim sendiri mengakui sudah memanggil Adil Patu untuk dimintai keterangan. Tapi sejauh ini belum dilakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan mengaku tidak berada di tempat saat dipanggil. ”Kami mendapat pemberitahuan dari pihak Adil Patu tidak bisa datang karena sedang di Jakarta,” ucapnya.
Terpisah, Adil Patu menolak namanya dikaitkan dalam dugaan penyimpanan dana di SMPN 6 Makassar dan SMAN 1 Makassar. Ia mengaku telah dizalimi dan tuduhan itu sarat muatan politis dan berupaya untuk membunuh karir politiknya.
"Kasus ini sengaja diungkit kembali sebagai upaya untuk menjatuhkan reputasi saya menjelang Pilkada September mendatang. Ini sebuah konspirasi,” kata Adil.
Meskipun tuduhan dengan mengaitkan namanya merupakan kekeliruan, namun niat adil untuk bertarung di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Makassar tetap berkobar. Ia berjanji tetap akan maju sebagai calon dengan rencananya akan diusung Gerindra dan PDK. ”Karena tuduhan ini tidak ada dasarnya, saya tidak takut. Saya akan terus lanjut bertarung di Pilkada Kota Makassar,” tegas Adil. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Indisipliner Bisa Diberhentikan
Redaktur : Tim Redaksi