jpnn.com - PALEMBANG - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Albertus Rachmad Wibowo akan menempatkan sembilan personel Polri dari Polrestabes Palembang untuk bertugas di depan pintu masuk jembatan timbang.
Hal itu dilakukan untuk membantu petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kertapati yang bertugas mengawasi dan menindak kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang belakangan ini menimbulkan dampak, seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan.
BACA JUGA: Polres OKU Distribusikan Sembako Bantuan Kapolda Sumsel untuk Warga Terdampak Banjir
Irjen Rachmad menjelaskan bahwa sejatinya melalui teknologi weight in motion (WIM) yang dipasang di depan jembatan timbang, berat kendaraan dan muatannya sudah bisa diketahui.
Menurut dia, ketika kendaraan itu teridentifikasi melebihi beban sesuai kelas jalan, otomatis keluar petunjuk tulisan kendaraan misalnya BG nomor sekian agar masuk timbangan.
BACA JUGA: Hadiri Puncak Peringatan HUT Ke-44 Dekranas, Tyas Fatoni Turut Kenalkan Wastra Sumsel
Namun, lanjut Rachmad, hal itu tidak ditaati karena ada sopir yang tidak tahu, pura-pura tidak mengetahui, serta ditambah lagi tak adanya petugas yang menjaga.
"Nah, solusinya apa? Solusinya kami bantu dengan menempatkan sembilan personel dari Polrestabes Palembang di sini. Personel dari Polrestabes kami tugaskan di depan pintu masuk untuk mengarahkan mobil itu masuk ke dalam (jembatan timbang)," kata Rachmad di Palembang, Sumsel, Kamis (16/5).
BACA JUGA: Zero ODOL Mustahil Bisa Diterapkan Jika Kelas Jalan Tidak Dibenahi
Jenderal bintang dua itu menambahkan personel yang ditempatkan di depan jembatan timbang itu akan dilengkapi alat untuk berkomunikasi dengan operator di UPPKB.
"Memberikan informasi kendaran sesuai layar weigh in motion, (misalnya) truk panjang warna kuning emas masukkan ke dalam. Kemudian nanti yang di sini (jembatan timbang) juga ditempatkan anggota,” kata Rachmad.
Mantan direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri ini menambahkan ketika kendaraan terindikasi overload ditimbang, lalu ternyata bebannya melebihi batas muatan, maka harus masuk ke tempat parkir. Dia mengatakan bahwa tempat parkir di UPPKB Kertapati ini bisa menampung sampai 50 truk.
“Kalau melebihi muatan, kami tindak dengan penilangan dan harus masuk parkir," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, ketika diketahui kelebihan muatan, maka kewajibannya ialah dipindahkan.
Menurut dia, jika truk kelebihan muatan sampai 100 persen, misal maksimum 10 ton ternyata isi 20 ton, berarti dibutuhkan satu truk lagi untuk memindahkan muatannya.
"Ini salah satu solusi supaya jalan tidak rusak," tegas Rachmad.
Dia mengatakan kalau tidak ada petugas yang menjaga, maka sopir pura-pura tidak tahu dan akan meneruskan lagi perjalanan.
Guna mengatasi persoalan kendaraan ODOL ini, pemerintah telah membangun UPPKB yang bertugas mengawasi dan melakukan penindakan.
Di Sumsel, ada tiga UPPKB tercanggih di Indonesia, yang dilengkapi dengan teknologi WIM dan kamera lidar.
Teknologi ini mampu menimbang berat kendaraan saat melintas di jalan raya dan mengukur dimensi kendaraan.
Oleh sebab itu, dapat diketahui apakah kendaraan tersebut melebihi batas dimensi yang diizinkan.
Namun, faktanya dari sekitar 122.000 truk yang melintas di UPPKB Kertapati setiap bulan, hanya berkisar 150 kendaraan saja yang masuk untuk ditimbang, atau kurang dari empat persen dari seluruh kendaraan yang melintas.
Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kendaraan ODOL masih belum optimal.
"Inilah yang kemudian perlu diambil langkah atau solusi untuk menempatkan sembilan personel Polrestabes Palembang mem-backup petugas UPPKB," kata Irjen Albertus Rachmad Wibowo. (mcr35/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati