jpnn.com - JAKARTA - Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan nama perusahaan yang menawarkan 218 investasi bodong atau tidak memiliki kejelasan izin usaha kepada masyarakat mendapat dukungan. Aparat kepolisian pun diminta segera menindak nama-nama perusahaan yang melakukan investasi bodong karena sudah membodohi rakyat.
Dukungan ini disampaikan pakar perbankan dari Center For Banking Crisis (CBC ) Ahmad Deni Daruri. Menurutnya, kepolisian tidak boleh tebang pilih dalam mengusut perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan investasi bodong.
BACA JUGA: Gaikindo Dukung Harga BBM Dinaikkan
"Kepolisian harus secepatnya menindaklanjuti nama-nama perusahaan investasi yang terindikasikan bodong oleh OJK tanpa tebang pilih. Keberadaan mereka sudah merugikan masyarakat luas dan mengganggu keuangan nasional," kata Deni dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (12/11).
Deni menjelaskan, perusahaan investasi bodong itu ada dua jenis. Pertama, perusahaan investasi tanpa izin. Kedua perusahaan investasi yang praktiknya melebihi dari izin awal.
BACA JUGA: Manfaatkan Gas Bumi, PGN dan PLN Batam Jalin Kerjasama
"Langkah OJK menertibkan praktik perusahaan investasi bodong patut diapresiasi. Selain melindungi masyarakat untuk berinvestasi, tindakan tersebut akan membuat institusi keuangan semakin prudent dan akan mendatangkan investor yang kredibel," ujar Deni.
Untuk memberikan efek jera , pihak kepolisian harus menindak lanjuti pengumuman OJK tersebut secepatnya. Karena banyak perusahaan besar yang diduga terlibat dalam praktik investasi bodong.
BACA JUGA: Batubara Bisa jadi Pemasok Utama Listrik Hingga 10 Tahun
"Masyarakat harus lebih percaya kepada OJK dari pada lembaga lain, karena lembaga keuangan ini diberikan kekuasaan oleh Undang-undang untuk mengatur dan mengawasi intitusi keuangan, melindungi masyarakat dan meningkat pertumbuhan ekonomi dari sektor keuangan," tuturnya.
Deni juga meminta Ketua Komisioner OJK Muliaman Hadad untuk lebih memperkuat lembaganya dalam menangani investasi bodong yang semakin banyak dan sulit dipantau. Termasuk mengawasi kinerja bawahannya.
"OJK harus kerja keras menertibkan dan membenahi lembaga keuangan yang menawarkan investasi bodong. Edukasi dan perlindungan kepada masyarakat tentang keuangan pun harus terus ditingkatkan," pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebutuhan Listrik Meningkat, Pemerintah Manfaatkan Batubara
Redaktur : Tim Redaksi