jpnn.com, SIMALUNGUN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah berupaya menjadikan sektor UMKM sebagai dinamisator agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi.
Dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai 99 persen, penyerapan tenaga kerja 97 persen dan berkontribusi sebesar 60 persen terhadap PDB, maka sektor UMKM menjadi salah satu prioritas yang musti diselamatkan.
BACA JUGA: Kemenkop dan UKM Salurkan Bantuan Presiden untuk Pelaku Usaha Mikro
"Saya sudah sampaikan ke Presiden, Pak tak ada jalan lain, UMKM lah yang harus kita selamatkan terlebih dulu agar bisa menjadi dinamisator ekonomi nasional supaya terhindar dari krisis ekonomi," ucap Teten saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM KUMKM di Daerah Penyangga Destinasi Super Prioritas Danau Toba, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu (26/8).
Teten menyampaikan argumen bahwa pelaku usaha skala besar bisa menunda investasinya. Dompet mereka juga tebal. Namun, UMKM saat ini modalnya tergerus untuk kebutuhan sehari-hari. Maka sektor ini harus diperkuat agar terus berjalan usahanya.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Menteri Harus Percepat Bantuan untuk Pelaku UMKM
"Bagi UMKM untung dikit saja enggak apa-apa asal usahanya terus jalan," lanjut mantan Kepala Kantor Staf Presiden ini.
Dia memaparkan, pandemi COVID-19 telah berdampak mendalam dimulai dari krisis kesehatan yang merambat ke krisis ekonomi terutama operasi dan UMKM. BPS juga menyatakan angka pertumbuhan ekonomi (PE) Triwulan II minus 5.32 persen.
BACA JUGA: Bamsoet Apresiasi Bantuan Presiden Produktif dari Jokowi
Kontraksi ekonomi juga dirasakan juga oleh 215 negara lain di dunia. Bahkan banyak negara tidak lebih baik dari Indonesia seperti Hongkong (-9%), Amerika Serikat (-9,5%), Singapura (-12,6%), Uni Eropa (-14,4%). Kecuali Tiongkok yang sudah mulai rebound tumbuh 3,2% di Q2-2020.
Untuk mampu rebound di triwulan III dan IV, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah memberikan stimulus Rp 607,25 Triliun. Khusus Koperasi dan UMKM dianggarkan sebesar Rp 123,46 Triliun, yang terdiri dari Insentif pajak (PPh Final UMKM DTP) sebesar Rp 2,4 Triliun. Subsidi bunga KUR dan Non KUR: Rp 35,28 Triliun.
Kemudian, penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM Rp 78,78 Triliun, Imbal Jasa Penjaminan Rp5 Triliun, dana cadangan penjaminan kepada PT. Jamkrindo dan PT Askrindo Rp 1 Triliun, serta pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM Rp 1 Triliun.
Selain itu ada program inisiatif lain dalam mendukung PEN, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di mana pada tanggal 24 Agustus 2020, Presiden Jokowi telah meluncurkan BPUM kepada 1 juta pelaku usaha mikro dengan nilai sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha yang tersebar di 34 Provinsi. Ditargetkan sebelum akhir September sebanyak 9,16 juta pelaku usaha mikro akan menerima BPUM dengan total anggaran Rp 22 Triliun.
"Dengan adanya program BPUM ini, diharapkan pelaku usaha mikro yang unbankable dapat menambah modal kerja serta melanjutkan usahanya," ucap menteri yang pernah memimpin Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.(*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam