jpnn.com - JAKARTA - Dalam dua tahun terakhir, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan di Tanah Papua. Komitmen dan aksi nyata ini dianggap sebagai cerminan konsep Indonesia-sentris yang digaungkan Presiden Jokowi.
Sejalan dengan terobosan ini, namun The IRIAN Institute mencatat terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus ditangani Presiden Jokowi dan para pembantunya.
BACA JUGA: Thohir Yakin Wisma Atlet akan Lebih Megah dari Olimpiade Rio
Velix Wanggai, Direktur Riset The Institute for Regional Institutions and Networks (The IRIAN Institute) menyoroti 4 pekerjaan rumah untuk Tanah Papua yang harus digenjot dalam 3 tahun tersisa.
Pertama, Presiden Jokowi perlu memenangkan geo-politik internasional dan regional atas isu Papua. Diplomasi formal Indonesia harus melibatkan komponen masyarakat dalam konteks diplomasi publik (public diplomacy) di semua arena internasional guna menjelaskan sikap dan langkah-langkah Pemerintah atas Papua sejak era Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiden Jokowi saat ini.
BACA JUGA: Ganjar: Buru dan Rekam, Lapor Nanti Saya Sikat!
Menurut Velix, peristiwa 7 negara di Kawasan Pasifik mengangkat isu Papua di Sidang Umum PBB beberapa saat lalu sebagai cerminan belum efektifnya diplomasi Indonesia dalam menangkal isu internasionalisasi masalah Papua. Karena itu, sudah saatnya, Kementerian Luar Negeri tidak hanya sebagai pemain tunggal dalam diplomasi luar negeri namun mengatur irama diplomasi komprehensif atas isu Papua.
Kedua, Presiden Jokowi perlu memastikan jalannya skenario rencana yang telah dituangkan di dalam Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 yang terkait dengan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat.
BACA JUGA: KPK dan Polri Didesak Sikat Habis Pungli di Bea Cukai Tanjung Priok
RPJM di era Jokowi telah menyempurnakan RPJMN di era SBY terhadap pembangunan Tanah Papua. The IRIAN Institute berpendapat bahwa kerangka perencanaan Papua yang sudah disusun ini perlu diikuti dengan kerangka anggaran dan regulasi yang lebih memihak ke Tanah Papua.
Dengan demikian, kata Velix, langkah-langkah percepatan pembangunan yang nyata dapat menjawab segala kritikan dari dunia internasional bahwa negara tidak hadir dan melakukan pembiaran atas kemiskinan dan ketertinggalan di Tanah Papua.
Ketiga, yang perlu dilihat Presiden Jokowi adalah memastikan evaluasi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otsus telah berjalan hampir 15 tahun namun belum pernah dilakukan evaluasi total atas desain dan implementasi UU Otsus ini. Apakah UU ini masih cocok dan relevan dengan situasi kekinian dan tantangan Papua ke depan.
The IRIAN Institute melihat bahwa sudah saatnya, UU Otsus ini dirombak total, atau minimal, revisi terbatas atas poin-poin kewenangan, keuangan, pembangunan, hubungan antarlembaga dan politik lokal Papua. Ini pun sejalan dengan sejumlah regulasi baru yang hadir seperti UU No. 23/2014 soal Pemda, UU No. 6/2014 soal Desa dan sejumlah regulasi sektoral yang telah berubah dalam 15 tahun terakhir.
Ia meminta Kemendagri dan Kemenkumham harus menjadi motor perubahan di dalam mewujudkan desain otonomi asimetrik ini.
Keempat, Presiden tidak boleh menutup mata dengan aspirasi dan suara-suara rakyat Papua yang meminta Dialog Jakarta-Papua. The IRIAN Institute mencatat di akhir Desember 2014 saat Natal Bersama di Jayapura, Presiden Jokowi telah membuka pintu dialog dengan rakyat Papua.
Lima kali kehadiran Presiden Jokowi adalah langkah positif. Presiden Jokowi perlu memastikan desain dialog dan tujuan dialog dalam mewujudkan kesepakatan bersama yang permanen dan komprehensif.
Di era sebelumnya, Presiden SBY telah meletakkan fondasi penyelesaian Aceh dengan payung UU No. 11/2006 soal Pemerintahan Aceh. Saatnya, bagi Pemerintahan Jokowi merumuskan terobosan politik yang terhadap soal Tanah Papua.
"Seluruh langkah ke depan ini harus menguatkan rasa percaya, trust, rakyat Tanah Papua terhadap Jakarta,” tegas Velix.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyidik Sita Uang Rp 185 juta dari Kantor Pemkab Kebumen
Redaktur : Tim Redaksi